Hanya Berlaku Bagi Partai Nonparlemen, Baleg DPR Akomodasi Putusan MK di RUU Pilkada

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Rabu , 21 Aug 2024 - 20:56

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno RUU Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.--

Sebelumnya, Selasa (20/8), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dua putusan krusial yang terkait dengan tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Selain itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang dihitung sejak pelantikan.

"Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?” tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Rumusan DIM nomor 72 yang disetujui Panja RUU Pilkada itu berbunyi: "d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih."

Pembahasan DIM tersebut diwarnai dengan perdebatan fraksi atas putusan mana yang menjadi rujukan aturan , apakah putusan MA ataukah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mematok batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menyatakan persetujuannya agar DIM merujuk pada putusan MA.

"Mahkota putusan itu adalah amar putusan, lagipula tidak ada kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi keputusan MA tetap mengikat," kata Habiburokhman.

Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyampaikan keberatan. Ia menilai seharusnya DIM merujuk pada putusan MK karena yang akan maju merupakan calon gubernur, maka pembatasan usia harusnya dipatok saat penetapan.

"Jadi teorinya karena calon, ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. Menurut hemat kami, saya baru membaca dan logikanya masuk," ucapnya.

Ia lantas membandingkan dengan DIM lainnya, “Dalam DIM Nomor 68 calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Jadi calon, calon, calon, kita belum bicara bupati dan gubernur terpilih."

Ia juga membandingkannya dengan aturan usia pendaftaran akademi militer (Akmil), "Waktu ditetapkan sebagai calon taruna Akmil itu adalah batasnya, tidak kemudian sesudah Letnan 2."

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas selaku yang mewakili Pemerintah pun menyatakan mengikuti kesepakatan Panja RUU Pilkada Baleg DPR.

"Kami dari Pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen," kata mantan Ketua Baleg DPR RI itu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada harus disesuaikan dengan isu-isu aktual.

hanya berlaku bagi partai nonparlemen, baleg dpr akomodasi putusan mk di ruu pilkada                            jambi, jambiekspres.co-badan legislasi (baleg) dpr ri mengakomodasi sebagian putusan mahkamah konstitusi (mk) yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai nonparlemen atau tidak memiliki kursi di dprd.
hal itu diatur dalam daftar inventarisasi masalah (dim) pasal 40 rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (ruu pilkada).
"ini 'kan sebenarnya mengadopsi putusan mk yang mengakomodasi partai nonparlemen di daerah. jadi, sudah bisa juga mendaftarkan diri ke kpu, sebelumnya tak bisa," kata wakil ketua baleg dpr ri achmad baidowi yang memimpin rapat di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu.
baca juga:nalim-nilwan penuhi syarat minimal lewat putusan mk, ppp bisa mengusung tanpa koalisi
baca juga:putusan mk rubah peta politik jambi, peluang head to head terbuka lebar
partai yang memiliki kursi di dprd, kata dia, tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20 persen perolehan kursi dprd atau 25 persen perolehan suara sah.
berikut ketentuan pasal 40 yang diubah:
(1) partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi dprd dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi dprd atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dprd di daerah yang bersangkutan.
(2) partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di dprd provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilin tetap sampai dengan 2.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut.
ketua dewan penasehat forum komunikasi partai non parlemen provinsi jambi mahili, mengatakan, di beberapa daerah di jami partai non parlemen siap mengusung calon. namun demikian, sampai saat ini masih dikomunikasikan.
‘’masih dikomunikasikan oleh forkom non parlemen di kabupaten masing-masing. di beberapa daerah lumayan tinggai suaranya,’’ ujar mahili.
berbeda dengan pilgub jambi, kata mahili, sudah ada komitmen parpol non parlemen mendukung pasangan haris-sani, di luar psi.
‘’sampai saat ini, 7 parpol non parlemen, di luar psi, komitmen mendukung pasangan haris-sani,’’ tegasnya.
sebelumnya, selasa (20/8), mahkamah konstitusi (mk) memutuskan dua putusan krusial yang terkait dengan tahapan pencalonan kepala daerah, yakni putusan nomor 60/puu/xxii/2024 dan 70/puu-xxii/2024.
putusan nomor 60/puu/xxii/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
selain itu, badan legislasi (baleg) dpr ri menyepakati daftar inventarisasi masalah (dim) revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (ruu pilkada) terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan mahkamah agung (ma) yang dihitung sejak pelantikan.
"setuju ya merujuk pada putusan mahkamah agung, ya? lanjut?” tanya wakil ketua baleg dpr ri achmad baidowi atau awiek saat memimpin rapat panitia kerja (panja) ruu pilkada di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu.
rumusan dim nomor 72 yang disetujui panja ruu pilkada itu berbunyi: "d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih."
pembahasan dim tersebut diwarnai dengan perdebatan fraksi atas putusan mana yang menjadi rujukan aturan , apakah putusan ma ataukah putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 70/puu-xxii/2024 yang mematok batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.
anggota baleg dpr ri fraksi gerindra habiburokhman menyatakan persetujuannya agar dim merujuk pada putusan ma.
"mahkota putusan itu adalah amar putusan, lagipula tidak ada kewenangan institusi mahkamah konstitusi menegasikan putusan mahkamah agung. jadi keputusan ma tetap mengikat," kata habiburokhman.
sementara itu, anggota baleg dpr ri fraksi pdi perjuangan tb hasanuddin menyampaikan keberatan. ia menilai seharusnya dim merujuk pada putusan mk karena yang akan maju merupakan calon gubernur, maka pembatasan usia harusnya dipatok saat penetapan.
"jadi teorinya karena calon, ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. menurut hemat kami, saya baru membaca dan logikanya masuk," ucapnya.
ia lantas membandingkan dengan dim lainnya, “dalam dim nomor 68 calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). jadi calon, calon, calon, kita belum bicara bupati dan gubernur terpilih."
ia juga membandingkannya dengan aturan usia pendaftaran akademi militer (akmil), "waktu ditetapkan sebagai calon taruna akmil itu adalah batasnya, tidak kemudian sesudah letnan 2."
menteri hukum dan ham (menkumham) supratman andi agtas selaku yang mewakili pemerintah pun menyatakan mengikuti kesepakatan panja ruu pilkada baleg dpr.
"kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen," kata mantan ketua baleg dpr ri itu.
menteri dalam negeri tito karnavian mengatakan bahwa revisi undang-undang (ruu) pilkada harus disesuaikan dengan isu-isu aktual.
pasalnya, pemerintah telah menerima undangan dari dpr untuk membahas ruu pilkada pada november 2023. kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (dim) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
"setelah itu, pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas, revisi uu pilkada tersebut ya sesuaikan dengan yang masih aktual dengan konteks saat ini," kata tito di kompleks parlemen senayan, jakarta, rabu.
adapun dalam rapat kerja badan legislasi (baleg) bersama pemerintah dan dpd yang membahas ruu pilkada pada hari ini disepakati untuk membentuk panitia kerja (panja).
sementara itu, dia tak menyebutkan siapa saja perwakilan yang tergabung dalam panja ruu pilkada. dalam rapat panja tersebut akan diputuskan tahapan selanjutnya dari ruu pilkada.
"kan semua bisa ikutin ada panja, itulah yang nanti teknis, bagaimana nanti pendapat pemerintah dan teman-teman fraksi, bagaimana kesepakatannya, apakah aklamasi atau seperti apa, ada pro kontra, ada dinamika, nanti kan selesai ada acara rapat kesimpulannya, nanti saya akan hadir lagi," ujarnya. (ant)