Jokowi Tegaskan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 24 Aug 2024 - 10:17

Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja biru saat menghadiri acara HUT Ke-26 dan Pembukaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) --

Keputusan MK ini mempengaruhi rencana Kaesang untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024, mengingat syarat usia calon yang diatur dalam UU Pilkada.

Dengan perkembangan ini, fokus kembali tertuju pada penyesuaian regulasi oleh KPU dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah dan partai politik terkait pemilihan kepala daerah mendatang. (ant)

jokowi tegaskan tidak akan terbitkan perppu pilkada                            jakarta, jambiekspres.co-presiden joko widodo menegaskan bahwa ia tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada, setelah pembatalan pengesahan revisi undang-undang pilkada oleh dpr ri.
pernyataan ini disampaikan presiden jokowi usai menghadiri acara peringatan hut ke-26 dan pembukaan kongres ke-6 partai amanat nasional (pan) di jakarta.
"enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa perppu," ujar jokowi dengan tegas. 
presiden menambahkan bahwa pemerintah akan mematuhi putusan mahkamah konstitusi (mk) mengenai undang-undang pilkada yang telah dibatalkan pengesahannya oleh dpr ri.
baca juga:har-guntur terima sk b1kwk nasdem dan pdip
baca juga:kpk periksa mendes kasus dana hibah
dalam konteks ini, presiden jokowi menjelaskan bahwa pembatalan pengesahan revisi uu pilkada merupakan urusan legislatif dan bukan kewenangan eksekutif. pemerintah akan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan keputusan mk.
sebelumnya, wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, juga telah mengonfirmasi bahwa dpr ri telah berkoordinasi dengan unsur pemerintah, termasuk menteri dalam negeri, untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan mk mengenai pilkada. 
dpr melalui komisi ii berencana untuk mendorong komisi pemilihan umum (kpu) agar menyesuaikan peraturan kpu sesuai dengan putusan mk tentang uu pilkada.
pernyataan presiden jokowi juga mencuat terkait dengan peluang putra bungsunya, kaesang pangarep, yang juga ketua umum partai solidaritas indonesia (psi), untuk maju dalam pilkada serentak 2024. 
kaesang menghadapi kendala setelah mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan nomor 70/puu-xxii/2024 yang menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dihitung sejak penetapan pasangan calon. 
dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa syarat usia minimum calon gubernur adalah 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon.
kaesang pangarep, yang saat ini berusia 29 tahun, tidak memenuhi syarat tersebut pada tanggal penetapan pasangan calon yang dijadwalkan pada 22 september 2024.
menanggapi hal ini, presiden jokowi mengatakan, "tanyakan ke ketua psi ya," singkat menjawab mengenai peluang kaesang.
keputusan mk ini mempengaruhi rencana kaesang untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak 2024, mengingat syarat usia calon yang diatur dalam uu pilkada.
dengan perkembangan ini, fokus kembali tertuju pada penyesuaian regulasi oleh kpu dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah dan partai politik terkait pemilihan kepala daerah mendatang. (ant)