Pimpinan KPK Harus Bebas dari Konflik Kepentingan

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Jumat , 13 Sep 2024 - 20:28

Calon Pimpinan KPK saat mengikuti seleksi yang digelar Panpel--

Teks : Sejumlah calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Cadewas) KPK periode 2024-2029 mengikuti uji penilaian profil

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Christina Clarissa Intania, peneliti di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menegaskan bahwa pimpinan KPK untuk periode 2024–2029 harus sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan, baik dengan lembaga negara maupun sektor swasta.

Christina menyatakan pentingnya memiliki pimpinan KPK dengan rekam jejak yang jelas dan akuntabel, yang dapat bekerja dengan objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau balas budi.

"Pimpinan KPK harus fokus pada kepentingan rakyat serta penegakan hukum dan keadilan," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam penyelenggaraan KPK. Kurangnya akuntabilitas dan pengawasan dapat memicu maraknya korupsi. Oleh karena itu, pimpinan KPK yang terpilih harus mampu mencerminkan kedua aspek ini dalam setiap langkah penindakan kasus pidana korupsi.

Christina juga menekankan bahwa dewan pengawas KPK mendatang perlu memiliki transparansi dan akuntabilitas yang sama.

Ia memperingatkan bahwa dewan pengawas jangan sampai menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Dewan pengawas harus berfungsi untuk mendukung, bukan malah membatasi operasional KPK," tegasnya.

Selain itu, Christina mengkritisi latar belakang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang lolos tes asesmen.

Ia mencatat bahwa calon-calon yang ada sebagian besar berasal dari unsur penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan lembaga penegakan hukum asalnya.

pimpinan kpk harus bebas dari konflik kepentingan                            teks : sejumlah calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) kpk periode 2024-2029 mengikuti uji penilaian profil
jakarta, jambiekspres.co-christina clarissa intania, peneliti di the indonesian institute, center for public policy research (tii), menegaskan bahwa pimpinan kpk untuk periode 2024–2029 harus sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan, baik dengan lembaga negara maupun sektor swasta.
christina menyatakan pentingnya memiliki pimpinan kpk dengan rekam jejak yang jelas dan akuntabel, yang dapat bekerja dengan objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau balas budi. 
"pimpinan kpk harus fokus pada kepentingan rakyat serta penegakan hukum dan keadilan," ujarnya saat dihubungi dari jakarta.
baca juga:mk menolak permohonan novel baswedan terkait syarat usia capim kpk
baca juga:kpk periksa manajer keuangan pt isargas, terkait kerja sama pt pgn
menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam penyelenggaraan kpk. kurangnya akuntabilitas dan pengawasan dapat memicu maraknya korupsi. oleh karena itu, pimpinan kpk yang terpilih harus mampu mencerminkan kedua aspek ini dalam setiap langkah penindakan kasus pidana korupsi.
christina juga menekankan bahwa dewan pengawas kpk mendatang perlu memiliki transparansi dan akuntabilitas yang sama.
ia memperingatkan bahwa dewan pengawas jangan sampai menghambat kinerja kpk dalam pemberantasan korupsi.
"dewan pengawas harus berfungsi untuk mendukung, bukan malah membatasi operasional kpk," tegasnya.
baca juga:kpk siap usut dugaan gratifikasi dalam pengisian kuota haji khusus
baca juga:kpk selidiki dugaan gratifikasi bobby nasution terkait jet pribadi
selain itu, christina mengkritisi latar belakang calon pimpinan dan dewan pengawas kpk yang lolos tes asesmen.
ia mencatat bahwa calon-calon yang ada sebagian besar berasal dari unsur penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan lembaga penegakan hukum asalnya.
"walaupun pengalaman penegak hukum bisa bermanfaat, potensi konflik kepentingan antara kpk dan lembaga penegakan hukum asalnya tidak bisa diabaikan," ujar christina.
ia menyarankan agar panitia seleksi menunjukkan parameter seleksi dan hasil penilaian kepada publik sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
dengan mempublikasikan proses seleksi, diharapkan publik dapat memverifikasi bahwa penilaian panitia seleksi didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
"transparansi dalam proses seleksi akan memperkuat integritas dan memastikan tidak ada pengaruh luar yang mempengaruhi keputusan," tambahnya.
sebelumnya, pada rabu (11/9), panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas kpk periode 2024–2029 mengumumkan nama-nama calon yang lolos tes asesmen.
baca juga:dewas kpk nyatakan nurul ghufron langgar kode etik
baca juga:kpk telaah laporan masyarakat soal kaesang
ketua pansel kpk, muhammad yusuf ateh, menginformasikan bahwa tes asesmen dilaksanakan pada 28–29 agustus 2024, diikuti oleh 40 calon pimpinan dan 40 calon dewan pengawas.
"dari jumlah tersebut, 20 calon pimpinan dan 20 calon dewan pengawas dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, yaitu wawancara serta tes kesehatan jasmani dan rohani pada 17–20 september 2024," ungkap yusuf ateh. (*)