Partisipasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 Masih Minim

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya partisipasi perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurutnya, minimnya keterlibatan perempuan dalam politik mengurangi kekuatan dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan politik.

"Masih banyak perempuan yang maju dalam bursa Pilkada yang diragukan kemampuannya, dan perempuan sering kali mendapatkan stereotip negatif sebagai individu yang tidak layak memimpin," ungkap Titi Eko Rahayu dalam keterangan pers di Jakarta.

BACA JUGA: Kotak Kosong Menang, Bawaslu Sarankan Pilkada Digelar 2025

BACA JUGA:Daerah Perbatasan Masuk Wilayah Rawan di Pilkada 2024

Titi Eko Rahayu juga menyebutkan bahwa kondisi ini diperparah oleh sistem politik Indonesia yang masih didominasi oleh budaya patriarki, yang sering memandang perempuan sebagai pihak yang lemah dan kurang berdaya.

Padahal, kehadiran perempuan dalam politik sangat krusial untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki perspektif gender yang lebih inklusif.

"Hal-hal inilah yang membuat perempuan enggan berbicara terbuka dan merasa malu atau kurang percaya diri untuk berkiprah dalam politik," tambahnya.

Titi Eko Rahayu menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam kontestasi Pilkada, termasuk kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu, baik kekerasan fisik maupun psikologis.

BACA JUGA:Kotak Kosong di Pilkada Dinilai Tanda Ketidakstabilan Demokrasi

BACA JUGA:Daerah Perbatasan Masuk Wilayah Rawan di Pilkada 2024

Selain itu, ia juga menggarisbawahi kurangnya standar atau proses rekrutmen khusus untuk kandidat perempuan, serta tidak adanya program tindakan afirmatif di partai politik untuk mempromosikan kandidat perempuan.

"Oleh karena itu, penting bagi calon kepala daerah perempuan untuk memahami isu gender dan memprioritaskan isu gender dalam kampanye mereka, selain memahami isu aktual di daerah dan tugas serta fungsi calon kepala daerah," jelas Titi Eko Rahayu. (*)