Calon Tunggal Tidak Mengurangi Makna Demokratis Pilkada

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah, atau yang sering disebut calon tunggal.

Daerah-daerah ini meliputi satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.

Dengan situasi ini, calon tunggal akan menghadapi kotak kosong dalam kontestasi pemilihan.
Fenomena calon tunggal memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat dan akademisi.

Beberapa berpendapat bahwa hal ini menunjukkan kemunduran dalam praktik demokrasi di daerah tersebut, mengingat kegagalan partai politik dalam menyediakan calon yang kompetitif.

BACA JUGA:Partisipasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 Masih Minim

BACA JUGA: Kotak Kosong Menang, Bawaslu Sarankan Pilkada Digelar 2025

Ada pula yang beranggapan bahwa tingginya biaya politik menjadi penghalang bagi calon-calon lain untuk berpartisipasi.
Namun, penting untuk melihat fenomena ini dari perspektif yang lebih luas. Setiap daerah memiliki karakteristik politik dan budaya yang unik, dan kehadiran calon tunggal tidak serta-merta mereduksi makna demokrasi.

Calon tunggal bisa menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap pemimpin yang ada, terutama jika calon tersebut adalah petahana yang telah menunjukkan kinerja memuaskan.
Keberadaan calon tunggal juga dapat memicu solusi kreatif. Misalnya, dalam obrolan santai di warung kopi, muncul guyonan tentang kemungkinan penggantian kotak kosong dengan kotak amal atau kotak saran, agar tidak terkesan mubazir.

BACA JUGA:Daerah Perbatasan Masuk Wilayah Rawan di Pilkada 2024

BACA JUGA:Kotak Kosong di Pilkada Dinilai Tanda Ketidakstabilan Demokrasi
Penting untuk dicatat bahwa calon tunggal bukanlah hal baru dalam demokrasi lokal. Pada pemilihan kepala desa, fenomena melawan "bumbung kosong" juga sudah terjadi.

Calon tunggal bisa jadi merupakan indikasi bahwa masyarakat di daerah tersebut merasa puas dengan pemimpin yang ada, sehingga mereka mendukung kelanjutan kepemimpinan yang sama.
KPU juga telah mempersiapkan langkah-langkah jika kotak kosong memenangkan pilkada. Dalam hal ini, akan dilakukan pilkada susulan pada tahun 2025. Skema ini memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan dengan adil, meski ada calon tunggal.
Selain itu, pelaksanaan pilkada juga memberikan dampak ekonomi positif. Misalnya, menjelang Pilkada 2024, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seperti usaha konveksi di Surabaya mengalami lonjakan pesanan, menunjukkan manfaat ekonomi dari kegiatan ini.

BACA JUGA:Pemohon Uji Materi UU Pilkada, Pentingnya Menyediakan Kotak Kosong di Semua Wilayah

BACA JUGA:KPU Buka Opsi Gelar Pilkada Ulang di 2025, Bila Kotak Kosong Menang
Pilkada, meskipun dengan calon tunggal, tetap merupakan bagian dari pendidikan demokrasi yang penting.

Proses ini mendidik masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pemerintahan.
Calon tunggal adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita sambut dengan sikap positif.