Ad 400 Laporan ASN Tak Netral di Pilkada, Guberur Minta ASN Jangan Berpihak

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 17 Sep 2024 - 21:30

Gubernur Jambi Al Haris --

ad 400 laporan asn tak netral di pilkada, guberur minta asn jangan berpihak                            jambi, jambiekspres.co- badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri mengungkapkan bahwa ada 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang diterima hingga tahapan pendaftaran pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah, yakni 27 hingga 29 agustus 2024.
“sudah ada laporan lebih dari kalau tidak salah 400 ya, yang kemudian sedang ditindaklanjuti,” kata ketua bawaslu ri rahmat bagja di kawasan ancol, jakarta, selasa.
oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa laporan terkait pelanggaran netralitas asn perlu diantisipasi karena menjadi kerawanan pilkada yang ketiga berdasarkan indeks kerawanan pilkada yang dirilis bawaslu.
adapun kerawanan yang pertama adalah politik uang, dan kedua yaitu netralitas penyelenggara pemilu.
sementara itu, ia menjelaskan bahwa laporan asn tidak netral pada pilkada 2024 berpotensi meningkat dibandingkan pemilu 2024 disebabkan hubungan yang dekat antara asn dengan para calon kepala atau wakil kepala daerah.
baca juga:sudah melewati kajian panjang pergantian nama jadi rsjd kolonel h. m. syukur
baca juga:70 titik lahan dan 49 bangunan terbakar kasus januari hingga september 2024“dan juga kedekatan tingkat daerah lebih dekat daripada pada saat pemilu nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden,” jelasnya.
menurut dia, sejumlah daerah yang memiliki kerawanan tinggi terjadinya laporan mengenai netralitas asn adalah beberapa daerah di papua, jawa timur, jawa tengah, maupun daerah khusus jakarta.
sementara itu, dia mengatakan bahwa sanksi kepada asn yang tidak netral selama tahapan pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh badan kepegawaian negara ri. ia mengatakan bahwa sanksi dapat berupa pemberhentian dari jabatan hingga pemecatan.
“sekarang akan kami lihat nanti dari laporan teman-teman badan kepegawaian negara karena yang akan melaksanakan selanjutnya adalah teman-teman bkn, bukan bawaslu. bawaslu melakukan penanganan pelanggaran,” ujarnya.
berdasarkan jadwal tahapan pilkada 2024, usai pendaftaran maka tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon yang dilaksanakan pada 22 september 2024. selanjutnya pada 25 september hingga 23 november 2024, para pasangan calon diagendakan berkampanye.
kemudian tanggal 27 november 2024 menjadi hari pemungutan suara pilkada 2024, serta dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara hingga 16 desember 2024.
gubernur al haris berpesan agar aparatur sipil negara (asn) pemprov jambi untuk tetap netral dalam pilkada 2024 mendatang. agar asn bekerja sesuai dengan tugas dan aturan yang berlaku.
hal itu disampaikan haris kepada ribuan asn di lapangan kantor gubernur (17/9/2024). ia menjelaskan dirinya sendiri akan cuti kampanye mulai 26 september ini dan berharap asn netral. nantinya al haris akan cuti selama 2 bulan, atau tepatnya hingga 23 november. 
"pesan saya kepada asn semuanya agar jadi asn yang tak berpihak kemanapun, jaga netralitas kita dalam berpolitik," kata haris (17/9).
ia menyadari asn masih mempunyai hak pilih dan agar digunakan sesuai aturan dengan mendukung calon kepala daerah hanya dalam bilik suara.
bahkan, haris mengungkapkan ia mengetahui ada asn yang menjadi tim sukses. 
"tak diperbolehkan ikut sebagai tim sukses. saya sudah lihat poto asn di posko a dan b, anda bekerja dengan baik, anda akan mendapat amanah menjadi pejabat tak perlu kasak-kusuk sana-sini," harap gubernur.
haris menegaskan jika jabatan sudah digariskan tuhan. dengan bekerja yang baik agar bisa dinilai pimpinan. 
"pesan saya jangan berada dalam posko-posko pemenangan, saya sudah punya data-data yang macam-macam, bekerja dengan baik karena jabatan allah yang atur," akunya.
gubernur menambahkan, asn yang terlibat tim sukses nantinya akan membahayakan diri mereka karena akan dipermasalahkan di mahkamah konstitusi (mk) nantinya. 
"saya sampaikan jangan bikin grup wa yang memerintahkan si a dan b, harus netral. pilkada ini ada timses yang mengurusnya, tak usah lagi asn. saya minta calon walikota dan bupati di jambi jangan libatkan asn dalam berpolitik, karena kasihan asn nanti mereka menang di buka nanti di mk nanti, untuk jumlahnya kita no comment kita lihat nantinya," ucap haris. 
ditegaskan haris, asn agar menjaga situasi yang kondusif. jangan asn mempunyai akun media sosial palsu yang ikut menyerang sana-sini. 
"jangan ciptakan situasi memecah belah, istri kita tak usah komentar aneh-aneh, jalani hidup dengan istiqomah," katanya.
haris juga mengingatkan bahwasanya takdir siapa yang menjadi gubernur jambi akan datang telah ditentukan oleh tuhan. "ingat gubernur 2025 mendatang sudah allah catat di yaumul mahfudz, sudah ada namanya, maka tak usah kita sibuk aneh-aneh," ucapnya.
kepala biro pemerintahan dan otonomi daerah luthpiah sebelumnya menyatakan, untuk gubernur jambi akan diisi penjabat sementara (pjs) selama dua bulan.  luthpiah menjelaskan hal itu lantaran setelah pendaftaran calon kepala daerah terdapat masa cuti kepala daerah yang sudah diatur dalam pkpu selama 2 bulan dari 25 september sampai 23 november.
"cutinya dimulai 25 september sampai 23 november 2024. jadi pada 23 november sudah selesai cuti dan kepala daerah bisa bertugas kembali. adapun pada 27 november baru dilakukan pencoblosan pilkada," ujar luthpiah. 
tabah luthpiah, untuk pengisian 2 bulan cuti akan ada pjs kepala daerah yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri atas nama presiden. prosesnya pengisian jabatan sementara ini berlangsung di tingkat kementerian.
untuk pengisiannya bisa dipilih dari pejabat daerah dengan jabatan tertinggi (sekda) atau dari pejabat kementerian. 
tugas pjs kepala daerah nantinya sesuai namanya akan melaksanakan tugas kepala daerah dalam waktu sementara. selain juga  mempersiapkan proses hingga pelaksanaan pilkada di daerah. untuk gaji nantinya pjs memilih gaji tertinggi antara gubernur atau jabatan definitif aslinya.
diakui luthpiah,  dalam masa cuti yang diambil oleh kepala daerah nantinya harus meninggalkan fasilitas jabatannya seperti rumah dinas hingga kendaraan dinas karena cuti adalah diluar tanggungan negara.
jadi tidak boleh memakai fasilitas negara. lalu setelah berakhir cuti setelah 23 november boleh kembali lagi. dirincikan lutpiah, untuk kepala daerah yang akan cuti prinsipnya jika kepala daerahnya tak maju pilkada bisa melanjutkan masa kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan. adapun untuk di provinsi jambi kepala daerah yang berpotensi besar akan diisi pjs seperti jabatan gubernur jambi. sebab gubernur jambi al haris dan wagub abdullah sani memutuskan maju berpasangan kembali sebagai bakal calon gubernur dan wagub. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 18 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan