Senator AS Akan Ajukan Legislasi Blokir Penjualan Senjata ke Israel

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Kamis , 19 Sep 2024 - 20:56

senator as akan ajukan legislasi blokir penjualan senjata ke israel                            washington- senator bernie sanders mengatakan pada rabu (18/9) bahwa ia akan mengajukan undang-undang pekan depan untuk memblokir penjualan senjata serbu amerika serikat (as) kepada israel.
"memberikan lebih banyak senjata serang untuk melanjutkan perang yang menghancurkan itu akan melanggar hukum as dan hukum internasional," kata sanders di hadapan senat.
undang-undang tersebut, joint resolutions of disapproval (jrd), merupakan satu-satunya mekanisme yang tersedia bagi kongres untuk mencegah penjualan senjata agar tidak terus berlanjut, ujarnya.
sanders menyatakan bahwa penjualan senjata ini "akan memberikan penghargaan" kepada "pemerintahan ekstremis" perdana menteri israel benjamin netanyahu, meskipun terus menyebabkan kehancuran besar di gaza, merusak prospek kesepakatan gencatan senjata yang akan menjamin pembebasan para sandera, serta memajukan upaya ilegalnya untuk mencaplok tepi barat.
mendesak kongres untuk menyelamatkan nyawa, menegakkan hukum as dan internasional, serta membela kepentingan as, sanders mengatakan: "kita harus mengakhiri keterlibatan kita dalam kampanye militer israel yang ilegal dan tanpa pandang bulu, yang telah menyebabkan kematian dan penderitaan massal di kalangan warga sipil."
sanders juga mencatat bahwa pemerintahan biden menyetujui serangkaian penjualan senjata kepada israel pada agustus, dengan total lebih dari 20 miliar dolar as (sekitar rp30,6 triliun), yang mencakup beberapa sistem yang secara langsung terkait dengan puluhan ribu kematian warga sipil di gaza.
ekspor senjata tersebut akan melanggar kriteria yang ditetapkan dalam foreign assistance act tahun 1961 dan arms export control act (aeca), tambahnya.
"tragisnya, dan secara ilegal, banyak dari kehancuran di gaza dilakukan dengan peralatan militer yang disediakan oleh as," ujarnya.
israel terus melancarkan serangan brutal di gaza setelah serangan hamas pada 7 oktober lalu, meskipun ada resolusi dewan keamanan pbb yang menyerukan gencatan senjata segera.
hampir 41.300 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas dan lebih dari 95.500 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
serangan israel telah membuat hampir seluruh populasi wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang sedang berlangsung, yang menyebabkan kekurangan parah makanan, air bersih, dan obat-obatan.
israel menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di gaza di mahkamah internasional.
kanada jatuhkan sanksi
sementara itu, kanada pada rabu (18/9) mengumumkan gelombang baru sanksi terhadap empat individu dan dua entitas atas kekerasan oleh ekstremis pemukim israel di wilayah pendudukan di tepi barat.
"putaran sanksi ini mencantumkan empat individu dan dua entitas karena terlibat atau memfasilitasi tindakan pelecehan dan kekerasan, termasuk serangan terhadap konvoi kemanusiaan, perampasan properti, serta pengusiran komunitas palestina," kata kementerian luar negeri kanada melalui pernyataan.
kekerasan pemukim ekstremis israel telah menyebabkan hilangnya nyawa serta kerusakan pada properti dan lahan pertanian milik warga palestina, kata kemenlu kanada.
"serangan pemukim ekstremis israel, yang telah lama menjadi sumber ketegangan dan konflik di kawasan tersebut, mengoyak hak asasi manusia warga palestina, prospek solusi dua negara, dan menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan regional," lanjut pernyataan tersebut.
kementerian tersebut mengidentifikasi empat individu yang terkena sanksi adalah neria ben pazi, noam federman, eden levi, dan shlomo sarid.
dua entitas yang diberi sanksi adalah mount hebron fund dan shlom asiraich.
"kanada terus menentang perluasan pemukiman israel di tepi barat dan yerusalem timur serta berkomitmen pada perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi di timur tengah," bunyi pernyataan itu.
menteri luar negeri kanada melanie joly mendesak otoritas israel untuk memastikan perlindungan bagi warga sipil, dan meminta pertanggungjawaban dari para pelaku kekerasan.
"kekerasan ekstremis pemukim terhadap warga palestina dan properti mereka tidak dapat diterima serta memiliki dampak besar pada kehidupan warga palestina, merusak prospek perdamaian," ujarnya. (ant)