Pj Bahri Minta Tunjukkan Komitmen Terhadap Pancasila dan UUD 1945
Penjabat Bupati Sarolangun Dr. Bahri, S.STP, M.Si bertindak sebagai inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024--
SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO–Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, S.STP, M.Si, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024, Selasa (01/10), di Lapangan Gunung Kembang, Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun.
Upacara yang mengangkat tema “Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas” dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Anggota DPRD Sarolangun H Akmal dan Riki Angriawan, Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya, S.IK, M.Si, serta Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Inf Abdul Aziz.
Hadir pula Pj Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Ketua PN Sarolangun Deka Diana, SH, MH, Kejari Sarolangun, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, S.Ag, serta perwakilan dari TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan, para asisten, staf ahli, dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun.
BACA JUGA:Kasat Pol PP Sarolangun Pastikan THL Diangkat PPPK
BACA JUGA:Satpol PP Sarolangun Gelar Razia Kos-kosan dan Tempat Hiburan Malam
Peserta upacara terdiri dari jajaran pegawai, siswa SMP dan SMA, personel Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, dan sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Bahri menekankan pentingnya meningkatkan dan menunjukkan komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ini menunjukkan komitmen kita terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kita harus menjaga dan mempertahankan NKRI. Kami meminta generasi muda untuk mencintai Pancasila, mengingat banyaknya gangguan yang telah terjadi terhadap Pancasila," ujarnya.
Bahri berharap, semangat kebersamaan dan persatuan dapat mewujudkan komitmen untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, serta memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Sarolangun, khususnya dalam kehidupan sehari-hari.
"Ini mencerminkan watak negara kesatuan RI, bahwa kita harus memiliki moral Pancasila. Terkait kurikulum muatan lokal sesuai UUD 23, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, terutama dalam penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda," pungkasnya. (*)