Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2024

 JAMBIEKSPRES.CO - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), merupakan salah satu upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi kewajiban mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan, dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Program ini dinilai efektif dengan skor 4.09 (skala 1-5), dengan komponen pengukuran pada Ketepatan Sasaran, Sosialisasi dan Pemahaman program, Pencapaian Tujuan, Dan Pemantauan Program, serta menunjukkan rasio sebesar 2,3 yang mencerminkan kebermanfaatan program terhadap biaya yang dikeluarkan.

Program TPBIS menjadi praktik baik yang dapat diterima dan menjadi inspirasi bagi dunia internasional. Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan bagian dari upaya kolektif antara Colombo Plan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Perpustakaan Nasional untuk berbagi praktik terbaik dalam memperkuat peran perpustakaan umum dalam pembangunan sosial. Tahun 2023, hadir peserta sejumlah 18 orang dari 7 negara, dengan Indeks Relevansi 4,76 dan Indeks Kepuasan 5,00 (skala 1 – 5). Sedangkan tahun 2024, peserta hadir dari berbagai negara Asia-Pasifik, yaitu dari Bangladesh, Bhutan, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Tahun 2024 akan diselenggarakan mulai tanggal 11 September hingga 3 Oktober 2024 di 33 provinsi di Indonesia. Pertemuan ini, yang merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa, akan dilaksanakan secara tatap muka (onsite) dalam empat gelombang, masing-masing melibatkan 8-9 provinsi.

Plt Kepala Perpustakaan Nasional RI Prof. E. Aminudin Azis, MA, Ph.D yang diwakili Pustakawan Ahli Utama Subeti Makdriani mengatakan, tujuan utama dari Pertemuan Pemangku Kepentingan ini adalah, pertama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat. Memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

BACA JUGA: 38 Perpustakaan PTKIN Dilingkungan Kemenag Raih Akreditasi A

BACA JUGA:Workshop Akreditasi Perpustakaan DPAD Provinsi Jambi Tahun 2024

“Dan menyebarluaskan upaya peningkatan budaya literasi melalui Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat,” tandasnya kemarin (2/10).

Acara ini akan difasilitasi oleh dua orang PIC/ Fasda/ PA Provinsi bersama dengan Konsultan Pendamping Provinsi, yang akan memandu sesi-sesi Pertemuan Pemangku Kepentingan. Selain itu, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi Diskusi Interaktif mengenai Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat. Dua Kepala Dinas Kabupaten/Kota juga akan berbagi pengalaman dan strategi sinergi serta kolaborasi di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat literasi masyarakat.

Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

Sambutan pembukaan dan penutupan acara diberikan oleh Perpustakaan Nasional dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, dan diikuti oleh sekitar 10 pemangku kepentingan provinsi non-perpustakaan, termasuk DPMPD, Biro Pemerintahan Kabupaten, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Desa/Kelurahan, serta Kepala Desa dan Lurah.

Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif, mencapai konsensus, dan menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia. (*)