Dari Memimpin Oposisi di Parlemen Hingga Jadi Ketua MPR

Pada saat itu pula, dia memutuskan untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Lampung I. Dalam kiprah elektoral pertamanya itu, Muzani dengan mulus berhasil melenggang ke Senayan dan resmi menjadi Anggota DPR RI periode 2009--2014.

Pada periode tersebut, Muzani diangkat menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Di sisi lain, dia pun aktif di internal partai dan di organisasi-organisasi lainnya.

Pada periode selanjutnya, yakni 2014--2019, dia kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI. Selain itu, dia mulai mengisi jabatan strategis di Partai Gerindra dengan menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra pada tahun 2015.

Rekam Profesi Wakil Rakyat

Sejak menduduki jabatan strategis di parlemen, Fraksi Partai Gerindra termasuk Muzani tidak diam ketika mendapati kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat. Hal itu pun sempat tercatat dalam pemberitaan ANTARA sejak 10 tahun lalu.

Salah satunya pada akhir tahun 2014, dia pun mendesak Pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan mengembalikan pada harga awal. Kebijakan Pemerintah saat itu dinilai jauh dari harapan rakyat

Selain itu, dia juga salah seorang yang meminta kenaikan tunjangan Anggota DPR pada tahun 2015 ditunda karena saat itu ia menilai ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Di sisi lain, dia mengatakan saat itu ada ribuan guru honorer yang menuntut kepastian.

Lalu pada tahun 2016, dia sempat meminta kepada Pemerintah untuk menunda reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dan menghormati putusan pengadilan. Saat itu, proses hukum reklamasi Pulau G memang masih berlanjut sehingga masih berada dalam status quo.

Adapun Fraksi Partai Gerindra yang dipimpin Muzani itu menjadi salah satu fraksi yang mendorong disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi dasar hukum penyediaan pelayanan khusus pemerintah untuk penyandang disabilitas saat ini.

Tantangan ke Depan

Tugas penting pertama Muzani sebagai Ketua MPR RI yakni menyelenggarakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

Pasangan Prabowo-Gibran kini didukung oleh koalisi partai politik yang "gemuk" dan memiliki kursi sangat banyak di parlemen. Sejauh ini, koalisi itu hanya menyisakan PDI Perjuangan yang belum bergabung.

Walakin, tantangan Muzani sebagai pimpinan lembaga wakil rakyat yang mengawasi kinerja Pemerintah tidaklah mudah. Terlebih lagi dirinya merupakan petinggi dari partai yang dipimpin oleh Prabowo.

Selain dinamika politik dalam negeri, tantangan bangsa di panggung internasional pun semakin besar. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua MPR, dia minta agar Pemerintah menggunakan pengaruhnya untuk meredam konflik Timur Tengah.

Ke depannya, dia menginginkan MPR agar terus menjadi rumah kebangsaan dan merawat Pancasila sebagai dasar negara demi menjaga persatuan dalam perbedaan.