Demo Besar-besaran Honorer RSUD Mattaher Jambi, Tuntut Keadilan dan Kesempatan Jadi PPPK

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Ratusan honorer RSUD Raden Mattaher Jambi menggelar aksi demo besar-besaran pada Senin (07/10) di depan rumah sakit.

Mereka menuntut manajemen rumah sakit memasukkan mereka ke dalam database kepegawaian agar dapat mengikuti tes ASN PPPK.

Kekecewaan mereka semakin memuncak karena sudah belasan tahun mengabdi namun tidak mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Alasan manajemen mengacu pada status rumah sakit yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun honorer mempertanyakan ketidakadilan tersebut.

BACA JUGA:Ribuan Formasi PPPK Dibuka di Sarolangun, Tenaga Honorer Dapat Prioritas

BACA JUGA:Nakes RSUD Ahmad Ripin Protes Terkait Formasi Rekrutmen PPPK Tahun 2024

Mereka mencatat bahwa rumah sakit pemerintah provinsi lainnya, seperti Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, juga berstatus BLUD namun honorernya terdaftar dalam database.
"Kami sudah mengabdi belasan tahun di sini, tetapi tidak terdaftar dalam database. Alasan yang diberikan hanya karena BLUD. Ini sangat kami sesalkan, mengingat rumah sakit lain dengan status yang sama tidak mengalami hal serupa," ungkap seorang perawat yang turut serta dalam aksi.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung di depan rumah sakit, para honorer membentangkan karton berisi tuntutan dan keluhan mereka.

Selain meminta kejelasan terkait database, mereka juga mendesak pemerintah Provinsi Jambi, khususnya manajemen RSUD Raden Mattaher, untuk menambah kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA: Kerinci Buka 600 Formasi PPPK, Sungai Penuh Sediakan 1.357 Formasi

BACA JUGA:Pemkab Muarojambi Terima 2.488 PPPK, Tanjabbar Terima 550 PPPK
"Saat ini formasi yang ada sangat sedikit, sementara jumlah honorer cukup banyak," tambahnya.
Para honorer merasa manajemen tidak peduli dengan kondisi mereka, mungkin karena tidak ada insentif yang menguntungkan bagi rumah sakit.

"ASN selalu menjadi perhatian utama, sementara honorer yang jumlahnya jauh lebih banyak justru terabaikan. Tanggung jawab kami hampir sama, tetapi kesejahteraan kami jauh tertinggal," keluh salah satu honorer.
Mereka juga menyerukan kepada pimpinan dan wakil rakyat untuk memperhatikan nasib mereka yang telah lama mengabdi.

"Tolonglah, pak gubernur, DPRD Provinsi Jambi. Sudah belasan tahun kami berkontribusi, tetapi jauh dari kesejahteraan," tambahnya.
Selain tuntutan formasi PPPK, para honorer juga meminta transparansi dalam insentif BPJS yang mereka terima.

Mereka menduga bahwa insentif tersebut dimanipulasi oleh manajemen, di mana honorer yang berani mengajukan protes mendapatkan insentif lebih banyak, sementara yang tidak berani hanya mendapatkan alakadarnya.

BACA JUGA:Pemprov Terima 1.536 PPPK, Periode Pertama Untuk 3 Kategori Pelamar

BACA JUGA:KABAR GEMBIRA! Pemprov Jambi Resmi Buka Penerimaan PPPK 2024, Ada Dua Gelombang Pendaftaran, Ini Linknya
"Kami minta agar semuanya dilakukan secara transparan. Jangan sampai karena kami honorer, kami dipermainkan. Ingat, doa orang yang teraniaya akan didengar," tegas mereka.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para honorer mengancam akan melakukan aksi lebih besar, termasuk mogok kerja sebagai bentuk protes yang lebih tegas. (*)