Pj Bupati Bahri Tampung Aspirasi Warga Napal Melintang

SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO–Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun, Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, berkomitmen untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Berbagai persoalan yang dihadapi warga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk ditangani ke depannya.

Dr. Bahri menyatakan bahwa dalam dialog dengan kepala desa, camat, dan masyarakat, ia menemukan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas pembangunan di Desa Napal Melintang.

“Kita menemukan ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan di Desa Napal Melintang,” ujarnya.

Salah satu isu utama adalah kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dari Desa Monti menuju Desa Napal Melintang yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

“Ini harus kita prioritaskan, tetapi tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kabupaten. Kita perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dukungan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan ada enam desa di wilayah Bukit Bulan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal transportasi.

Kebutuhan lainnya yang juga diungkapkan adalah akses jaringan internet dan telekomunikasi. Di Desa Napal Melintang, belum ada tower dari provider seperti Telkomsel, XL, maupun Indosat.

“Kami akan mengirim surat kepada provider untuk membangun jaringan di sini, dan kami siap menyediakan lahan yang diperlukan,” jelasnya.

Selain itu, Pj Bupati Bahri berencana untuk melakukan kunjungan kerja kembali ke Dusun Manggis, Desa Napal Melintang.

Dusun ini terisolasi dan akses transportasi daratnya belum terkoneksi. Menurutnya, perjalanan dari Desa Napal Melintang ke Dusun Manggis memakan waktu hingga tujuh jam jika dilakukan dengan berjalan kaki.

“Kami menemukan bahwa di Dusun Manggis banyak masyarakat dalam kategori miskin ekstrem dan stunting, termasuk ibu hamil, yang menghadapi kesulitan akses,” tuturnya.

“Ada 63 KK dengan jumlah 246 jiwa di Dusun Manggis yang sangat membutuhkan perhatian. In syaa Allah saya akan mengunjungi Dusun Manggis bersama camat, kepala desa, dan Dinas Sosial,” tambahnya. (*)