Kejar Waktu 1 Bulan Tersisa

Realisasi Belanja Pemprov Baru 65 Persen

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Sudirman mengakui realisasi belanja APBD 2024 hingga akhir Oktober mencapai 65 persen. Atas hal itu DPRD meminta agar melakukan percepatan realisasi agar tak menghambat pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Pjs Gubernur Sudirman menyebut masih rendahnya serapan karena ada perekapan kegiatan yang telah selesai namun uangnya belum tersalur.

"Untuk sekarang 60-an persen, karena belum direkap seluruhnya karena ada kegiatan yang sudah selesai namun duitnya belum (tersalur). Ada banyak juga yang belum tersalur," ucap Sudirman kepada Jambi Ekspres (21/11).

Ia berharap dalam waktu dekat bisa direalisasikan. Target awal hingga 85 persen.

BACA JUGA:Kadis PU Optimis Islamic Center Selesai Desember 2024

BACA JUGA:Hasil Sidak Pembangunan Islamic Center Pekerjaan Capai 70 Persen

"Mudah-mudahan bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini antara 80 sampai 85 persen," ucapnya.

Ditanyakan terkait target belanja yang tak mencapai 90-an persen seperti tahun-tahun sebelumnya, Sudirman belum menerangkan pasti.

"Terhadap progres serapan Perubahan APBD Tahun Aggaran 2024 akan tetap menjadi perhatian kami untuk dimaksimalkan sejalan dengan realisasi pendapatan yang diterima untuk menjamin kepastian pendanaan atas kebutuhan belanja prioritas," terangnya.

Tambah Sudirman, untuk belanja rutin dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. 

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKB Eka Madjid Muaz mempertanyakan dalam rapat paripurna terkait masih rendahnya serapan Realisasi APBD Provinsi Jambi  2024 yang baru mencapai sebesar Rp.3.699.551.567.497,19 atau 71,88 persen dari  total  pendapatan daerah ( perubahan APBD ) Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan belanja daerah baru terealisasi sebesar Rp.3.438.136.274.826,19 atau 66,13 persendari total belanja daerah (perubahan APBD TA 2024).

"Untuk itu kami mendorong agar Pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan percepatan Realisasi anggaran pada sisa waktu Tahun 2024 ini karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah," terangnya.