Punya e-KTP, Pelayanan Kesehatan Warga Sarolangun Gratis
Pj Bupati Sarolangun, Dr Bahri, saat memberikan arahan bagi warga SAD untuk melakukan perekaman e-KTP dan mekanisme pelayanan kesehatan gratis.--
SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO –Pemerintah Kabupaten Sarolangun, di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, telah melaksanakan program pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Sarolangun.
Pelayanan kesehatan gratis ini juga mencakup warga Suku Anak Dalam (SAD).
Apabila mengalami sakit, masyarakat dapat mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), atau rumah sakit lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Saat ini, cakupan jaminan kesehatan Kabupaten Sarolangun sudah mencapai 100,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Sarolangun telah terdaftar di BPJS Kesehatan.
Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, saat mengunjungi Desa Suka Jadi, Kecamatan Bathin, memberikan pemahaman kepada warga SAD, khususnya para temenggung dan jenang, agar menyampaikan informasi ini kepada warga SAD lainnya.
"Jika membutuhkan pelayanan kesehatan, saat ini program Pemda Sarolangun adalah pelayanan kesehatan gratis. Biaya sudah ditanggung melalui BPJS Kesehatan dan sudah terbuka bagi masyarakat. Jika sakit dan membutuhkan pengobatan di puskesmas atau RSUD, cukup membawa KTP elektronik," ujarnya.
Dr. Bahri juga meminta warga SAD yang belum memiliki e-KTP untuk segera melakukan perekaman data di Dinas Dukcapil Sarolangun.
Dengan begitu, saat membutuhkan layanan kesehatan, mereka cukup membawa KTP elektronik.
"Ketika berobat ke rumah sakit atau puskesmas, cukup menggunakan KTP elektronik, selama fasilitas kesehatan tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami pastikan pelayanan gratis. Saya juga mengimbau agar tidak ada lagi warga SAD yang sakit tetapi tidak mendapatkan penanganan yang baik. Pemda Sarolangun berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan gratis," tegasnya.
Terkait kasus yang sempat viral tentang anak SAD yang sakit, Dr. Bahri menjelaskan bahwa Pemda hadir untuk membantu.
"Kami sempat membawanya ke rumah sakit dan merawatnya. Ketika ada laporan tentang warga sakit, kami langsung mendatangi. Namun, karena persoalan adat, anak tersebut tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi," pungkasnya. (*)