Anwar Usman dan Daniel Yusmic Tak Setuju dengan Putusan Penghapusan Presidential Threshold

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Kamis , 02 Jan 2025 - 18:30

Mahkamah Konstitusi saat membacakan amar putusannya terkait Pilpres.--

anwar usman dan daniel yusmic tak setuju dengan putusan penghapusan presidential threshold                            jakarta, jambiekspres.co– dalam keputusan kontroversial yang menghapuskan ketentuan ambang batas minimal bagi pengusulan pasangan calon presiden (presidential threshold) dalam undang-undang pemilu, dua hakim mahkamah konstitusi (mk) menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).
mereka adalah hakim konstitusi anwar usman dan daniel yusmic p. foekh, yang berpendapat bahwa permohonan uji materi seharusnya ditolak karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai.dalam sidang yang digelar kamis (2/1), ketua mk suhartoyo menyampaikan bahwa meskipun mayoritas hakim mendukung penghapusan ketentuan presidential threshold, anwar dan daniel berargumen bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dapat menggugat pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017, yang mengatur tentang presidential threshold.
mereka berpendapat bahwa mahasiswa yang mengajukan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan uji materi atas undang-undang ini.
baca juga:tiket capres kini murah meriah, mk cabut presidential threshold 20 persen
baca juga:mkd tidak bisa mengganggu hak imunitas anggotamenurut anwar dan daniel, kedudukan hukum para pemohon haruslah terkait langsung dengan hak konstitusional yang dilanggar, yaitu hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
dalam hal ini, hanya partai politik yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan yang seharusnya memiliki legitimasi untuk mengajukan gugatan terhadap presidential threshold.ketidaksepakatan terhadap arah putusanlebih lanjut, kedua hakim ini menilai bahwa mahkamah seharusnya tidak bertindak dalam kapasitas untuk menilai ulang kebijakan yang terkait dengan presidential threshold.
mereka berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang, yakni dpr dan pemerintah.
"mahkamah tidak seharusnya membatalkan suatu ketentuan jika ketentuan tersebut masih berada dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang," ungkap anwar dan daniel.keputusan mahkamah yang menghapuskan ketentuan presidential threshold itu sendiri merupakan respons terhadap permohonan yang diajukan oleh empat mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri (uin) sunan kalijaga, yang menggugat pasal 222 uu pemilu.
para pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak politik konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat.pandangan mayoritas hakim: menghapuskan presidential thresholdsementara itu, mayoritas hakim mk dalam putusan mereka menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 uu pemilu bertentangan dengan uud 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
wakil ketua mk saldi isra menegaskan bahwa ambang batas tersebut telah menghambat hak konstitusional rakyat, serta menyebabkan ketidakadilan yang tidak dapat diterima.
saldi menjelaskan bahwa norma presidential threshold tidak hanya bertentangan dengan hak politik rakyat, tetapi juga dengan prinsip moral dan rasionalitas dalam berpolitik.menurut mahkamah, ketentuan ambang batas minimal tidak boleh lagi diterapkan dalam pencalonan pasangan calon presiden, karena hal tersebut menghambat hak partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilu presiden, meskipun perolehan suara mereka tidak memenuhi persentase tertentu.
mahkamah juga berpendapat bahwa pengaturan seperti ini telah mengarah pada ketidakadilan, terutama bagi partai politik baru yang tidak memiliki kursi di dpr.dissenting opinion: proses perubahan harus diserahkan pada pembentuk uunamun, anwar usman dan daniel yusmic menegaskan dalam dissenting opinion mereka bahwa keputusan mahkamah ini bisa membuka ruang untuk ketidakpastian hukum.
mereka berpendapat bahwa pembatalan presidential threshold harus diserahkan kepada pembentuk undang-undang, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan ambang batas atau kebijakan lain yang dianggap perlu untuk menjaga keseimbangan demokrasi.
bagi keduanya, mahkamah harus lebih berhati-hati dalam menilai ulang ketentuan yang berkaitan dengan hak politik yang bersifat kompleks.sebagai tambahan, anwar dan daniel mengingatkan bahwa mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak boleh terlalu jauh masuk ke dalam ranah kebijakan yang merupakan wewenang legislatif.
"jika suatu norma merupakan delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, maka itu bukanlah ranah untuk mahkamah membatalkan keputusan tersebut," tegas mereka.kepastian hukum dan dampaknya pada pemilukeputusan mahkamah konstitusi yang menghapuskan presidential threshold akan memiliki dampak besar pada struktur pencalonan presiden di masa depan.
meski ketentuan tersebut dihapus, mahkamah tetap mengingatkan bahwa potensi munculnya terlalu banyak pasangan calon presiden yang bisa mengacaukan konsentrasi pemilih tetap perlu dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang.melalui pedoman yang diberikan, mahkamah juga mendorong agar revisi undang-undang pemilu dilakukan dengan partisipasi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilu, termasuk partai-partai yang mungkin tidak memperoleh kursi di dpr, untuk memastikan proses yang lebih inklusif dan transparan.keputusan ini akan menjadi titik penting dalam perdebatan mengenai tata kelola pemilu yang lebih adil dan demokratis di indonesia. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Ekspres 08 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan