CATATAN EKONOMI AKHIR TAHUN, PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI 2024 DAN PROYEKSI 2025
Prof. Dr. H. Haryadi, SE, MMS--
Indeks Gini Provinsi Jambi juga semakin menurun. Indeks Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. BPS merilis bahwa pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jambi yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Angka ini turun 0,022 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,343. Bila dibandingkan dengan nasional, indeks Gini Provinsi Jambi juga masih lebih baik.
Disamping keberhasilan yang dicapai, tantangan tetap ada, terutama dalam konteks pengangguran dan ketimpangan kemiskinan antara kota dan desa. Melalui upaya kolaboratif dan pengembangan sektor unggulan, Jambi memiliki potensi untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhannya, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Diharapkan dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat, Jambi dapat terus bertransformasi menuju perekonomian yang lebih maju dan berkelanjutan.
Beberapa catatan penting untuk pemerintah Provinsi Jambi antara lain adalah: Mengenai inflasi, meskipun inflasi dapat dirawat pada angka yang cukup rendah, sebagian besar inflasi disumbang oleh kenaikan harga bahan pokok seperti makanan, minuman, dan tembakau. Untuk menjaga kestabilan harga, penting untuk menjaga ketersediaan stok. Produksi pangan atau makanan dari dalam provinsi tetap menjadi prioritas pengembangan. Swasembada adalah harapan yang ideal. Namun, jika stok di dalam wilayah provinsi Jambi tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal, maka alternatif terbaik yang dapat dilakukan adalah menjaga ketersediaan dan kestabilan stok pangan. Persoalan dari mana asal barang tersebut tidak menjadi poin utama, yang penting adalah barang tersebut tersedia pada setiap saat dibutuhkan.
Mengenai tingkat pengangguran, meskipun tingkat pengangguran di Provinsi Jambi berada pada level yang cukup rendah, namun dilihat dari sisi wilayah, tingkat pengangguran di provinsi Jambi lebih banyak terjadi di kota ketimbang di desa. Pada tahun 2024, Kota Jambi mencatatkan angka pengangguran terbuka tertinggi di Jambi dengan angka 8,23 persen. Ada dugaan bahwa tingkat pengangguran terbuka seperti ini dikarenakan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan lapangan kerja yang tersedia.
Mengenai tingkat kemiskinan, meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi masih lebih rendah dibandingkan dengan presentasi tingkat kemiskinan di tingkat nasional, namun jika ditelusuri lebih jauh, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Laporan Statistik merilis bahwa indeks kedalaman kemiskinan di kota mencapai 1,49, sementara di desa 0,85.
Mengenai kesejahteraan petani, ternyata tidak semua subsektor menunjukkan nilai tukar petani yang menggembirakan. Berdasarkan data BPS, ternyata NTP subsektor peternakan nilainya berada di bawah 100, sementara subsektor Tanaman Pangan (NTPP), Nilai Tukar Hortikultura (NTPH) sudah bagus karena sudah berada di atas 100.
Mengenai ekspor, meskipun ekspor selama tahun 2023 tumbuh dengan cukup baik, namun negara tujuan ekspor hampir tidak mengalami perubahan. Selain itu, pangsa pasar (negara tujuan ekspor) relatif tidak berubah dan hampir tidak ada penetrasi pasar. Komoditi andalan ekspor utama Jambi masih sama seperti sebelumnya, yaitu Karet, Sawit, batu bara, kayu manis, kopi dan pinang.
Mengenai IPM, meskipun IPM Jambi menunjukkan peningkatan setiap tahun, dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera, IPM Provinsi Jambi masih relatif tertinggal dan berada di urutan keenam di Sumatera.
Berdasarkan perkembangan variabel ekonomi dan non-ekonomi yang terjadi pada tahun 2024, diperkirakan pada tahun 2025 tetap tumbuh positif dan berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Dengan semangat kepemimpinan baru, estimasi saya bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2025 akan berada pada angka 5,5 persen plus minus 0,5. Setelah pelantikan pemenang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), pemerintah daerah perlu segera menyusun program-program strategis yang dapat mendorong pemulihan ekonomi, pembangunan sosial, dan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Kesuksesan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan Program Pembangunan akan menjadi faktor pendukung keberhasilan. Semoga saja. Aamiin. (*Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Dosen Perekonomian Indonesia dan Ekonomi Internasional di FEB UNJA. Direktur Pascasarjana Universitas Jambi).