Pekerjaan Belum Teken Kontrak Karena Efek Efisiensi, Gapensi Jambi Minta Pemerataan Kegiatan

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 23 Feb 2025 - 20:53

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata --

"Dimana sementara didalamnya untuk belanja infrastruktur ditunda sebanyak Rp85,1 Miliar," ucapnya.

Tindak lanjutnya, pihaknya (TAPD) akan menginventalisir anggaran terlebih dahulu. “Lalu langkah yang akan diambil selanjutnya, seperti pergeseran anggaran mendahului perubahan. yang biasa pada bulan Maret sudah bisa dilakukan di DPRD dan nominal APBD Jambi tentu berkurang karena di Rasionalisasi,” ucap Sudirman.

Diungkapkan Sudirman, dari perhitungan awal, untuk Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang semestinya diterima Pemprov sebanyak Rp143 Miliar pada rambu-rambu aturan terbaru menjadi 50 persen saja atau akan diterima hanya Rp71 Miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menyatakan dari gambaran Inpres itu, harus disesuaikan nantinya mana yang dipangkas pos anggarannya hingga 50 persen. Ivan tak memungkiri hal ini membuat miris, karena saat ini saja APBD Jambi berada pada kategori fiscal rendah yakni Rp4,6 Triliun. Apalagi dengan dipotong nantinya.

“Dampaknya tentu akan berkurang indikator utama RPJMD, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bisa tidak sesuai target,” ucap Politisi Golkar ini.

Ivan memberi masukan kepada Pemprov agar nantinya harus betul-betul mengejar potensi pendapatan yang ada. Mulai dari memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemprov yang ada untuk memikirkan formulasi tepat dari tiap OPD.

“Juga Sumber Daya Alam harus diolah, dan pariwisata unggulan seperti Candi harus betul-betul diperhatikan dan digarap agar antusiasme wisatawan dan daya beli tinggi,” jelasnya. (*)

pekerjaan belum teken kontrak karena efek efisiensi, gapensi jambi minta pemerataan kegiatan                            tukang dan toko bangunan gigit jari 
jambi, jambiekspres.co-efek efisiensi anggaran transfer ke daerah (tkd) ternyata berdampak besar bagi dunia konstruksi di jambi. hingga hari ini ketua gabungan pelaksana konstruksi nasional indonesia (gapensi) provinsi jambi ritas mairiyanto mengklaim pihaknya belum mendapatkan kontrak pekerjaan.
akibatnya semua terdampak efek domino ini. garansi menyayangkan efisiensi yang merugikan kehidupan masyarakat banyak ini.
“seperti dari segi tukang yang tak bekerja, pekerja lapangan yang tak bekerja menyebabkan ekonomi menjadi anjlok,” ungkap ritas kepada jambi ekspres.
dampaknya jelas dan menyeramkan, tukang (pekerja bangunan) kata dia, tidak bisa menyekolahkan anak.
baca juga:ada transaksi miliaran rupiah terungkap saat rekonstruksi kasus narkoba helen cs
baca juga:peresmian jalan khusus batu bara molor terkendala konstruksi belum kering
 “semua terdampak seperti tempat beli material dan barang juga lesu, karena tak ada perputaran duit dengan efisiensi apalagi anggaran dipotong,” ucapnya.
ritas mengakui, ia belum mendapat angka pasti pemangkasan anggaran di infrastruktur di pemerintah daerah. namun, ia tak menampik jumlahnya bisa dipotong setengahnya, bisa 50 persen berkurang.
karena hal itu, roda ekonomi di sektor konstruksi saat ini menjadi tak bergerak.
"bahkan yang mendapatkan pekerjaan itu hanya orang-orang tertentu," sebut ritas.
karena hal itu, ritas meminta kebijakan pemerintah untuk bisa menyikapi efisiensi ini. ritas berharap pihaknya diundang pemerintah untuk duduk bersama.
"agar jika ada pekerjaan bisa dilibatkan yang tergabung dengan organisasi daerah resmi ini. artinya ada pemerataan jangan hanya satu dua orang," harapnya.
sementara itu, sekretaris daerah provinsi jambi sudirman mengakui pedoman dari efisiensi dalam inpres nomor 1 tahun 2025, pemprov jambi menginventalisir harus menunda belanja anggaran sebanyak rp318 miliar pada tahun 2025 ini. 
"dimana sementara didalamnya untuk belanja infrastruktur ditunda sebanyak rp85,1 miliar," ucapnya.
tindak lanjutnya, pihaknya (tapd) akan menginventalisir anggaran terlebih dahulu. “lalu langkah yang akan diambil selanjutnya, seperti pergeseran anggaran mendahului perubahan. yang biasa pada bulan maret sudah bisa dilakukan di dprd dan nominal apbd jambi tentu berkurang karena di rasionalisasi,” ucap sudirman.
diungkapkan sudirman, dari perhitungan awal, untuk transfer keuangan daerah (tkd) yang semestinya diterima pemprov sebanyak rp143 miliar pada rambu-rambu aturan terbaru menjadi 50 persen saja atau akan diterima hanya rp71 miliar.  
sementara itu, wakil ketua dprd provinsi jambi ivan wirata menyatakan dari gambaran inpres itu, harus disesuaikan nantinya mana yang dipangkas pos anggarannya hingga 50 persen. ivan tak memungkiri hal ini membuat miris, karena saat ini saja apbd jambi berada pada kategori fiscal rendah yakni rp4,6 triliun. apalagi dengan dipotong nantinya.
“dampaknya tentu akan berkurang indikator utama rpjmd, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bisa tidak sesuai target,” ucap politisi golkar ini.
ivan memberi masukan kepada pemprov agar nantinya harus betul-betul mengejar potensi pendapatan yang ada. mulai dari memaksimalkan sumber daya manusia (sdm) pemprov yang ada untuk memikirkan formulasi tepat dari tiap opd. 
“juga sumber daya alam harus diolah, dan pariwisata unggulan seperti candi harus betul-betul diperhatikan dan digarap agar antusiasme wisatawan dan daya beli tinggi,” jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 24 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan