HK Gelontorkan Rp3,6 Miliar Untuk Bangun Dapur Umum di Jambi untuk Program MBG

HK Bangun Dapur Umum di Jambi 

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Sinergi antar lembaga untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 terlihat. Bahkan, Provinsi Jambi menjadi pilot projek percontohan kerjasama Kementerian PU dan BUMN.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan  Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa dalam perjanjian pertama, Hutama Karya dan Kementerian PU sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan 1 unit dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada aset Barang  Milik Negara (BMN) berupa tanah di Desa Pasir Putih Provinsi Jambi milik Kementerian PU. 

“Dukungan infrastruktur yang akan kami bangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL) dengan nilai maksimal Rp3,6 Miliar,” ujar Adjib kepada Jambi Ekspres.

Adjib menyampaikan bahwa Jambi dipilih sebagai lokasi pilot project dalam kerjasama ini bersama dengan Kebumen dan Jawa Barat, dimana Jambi termasuk sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memenuhi kriteria.

BACA JUGA:Banjir Melanda 18 Titik di Kota Jambi, Pemkot Dirikan Dapur Umum untuk Warga yang Terdampak

BACA JUGA:Harga Bumbu Dapur Hari Ini! Bawang dan Cabai Bikin Dompet Menjerit 

Wilayah ini juga memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, ubi, nanas, cabai, sawit, serta ternak ayam, sapi, dan kambing yang dapat mendukung program MBG. Selain itu Hutama Karya juga mengoperasikan salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah ini yakni Tol Betung Jambi Seksi 3 Bayung Lencir - Tempino yang bermanfaat untuk memperluas jangkauan distribusi dari lokasi bahan pangan ke wilayah dapur.

Selain itu juga disepakati perjanjian lainnya, Hutama Karya bersepakat dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai maksimal Rp 835 juta untuk penyediaan peralatan dapur umur beserta fasilitas pendukung program MBG berupa kendaraan pengangkut pada dapur umum yang akan dibangun Hutama Karya di Provinsi Jambi tersebut.

Setelah MoU ini, akan ada beberapa tahapan yang kami lakukan mulai dari melakukan pendetailan dan finalisasi administrasi, melakukan survey lokasi, berkoordinasi untuk proses perizinan, hingga melakukan persiapan konstruksi. Hutama Karya juga akan menganalisis lebih rinci skema penyaluran program TJSL serta peralatan yang dibutuhkan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

“Kami berharap bisa merampungkan pembangunan dapur umum ini sesuai target sehingga dapat segera dioperasikan oleh BGN dan memberikan manfaat maksimal bagi program MBG serta membantu sekitar ratusan ribu siswa di Jambi menerima makan siang bergizi dengan bahan segar dan sehat,” kata Adjib.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi Johansyah mengakui dapur umum di Jambi baru terdapat dua untuk melayani dua daerah itu.

"Masih jumlah peserta lama saat ini, belum ada penambahan pada dua titik," kata Johansyah.

Soal pendirian SPPG Johansyah menyatakan semua pihak dapat mendirikan. Merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan Pemprov Jambi. Dengan mengikuti persyaratan seperti membentuk yayasan atau koperasi.