Dorong Percepatan Penyelesaian Konflik

Jelang Pemilu Tahun Depan

JAMBI -  Jelang Pemilu 2024 Pemerintah Provinsi Jambi mendorong para bupati/walikota untuk memfasilitasi konflik sosial lahan yang ada di daerahnya masing-masing.

Lantaran, konflik sosial ini akan berdampak terhadap kelancaran jalanya tahapan Pemilu 2024. Untuk itu agar ada percepatan penyelesaiannya.

“Dari laporan beberapa bupati pada pertemuan dengan kita mereka melaporkan bahwa sekarang ini sedang berjalan proses penyelesaian konflik itu,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi Apani Saharuddin.

Kata Apani, jika Tim Terpadu kabupaten/kota tidak mampu, atau sudah sulit atau pun sudah menemukan titik buntu untuk penyelesaiannya silahkan dilaporkan ke Tim Terpadu Provinsi.

“Mekanismenya seperti itu, jadi Timdu Provinsi baru bisa ambil sikap untuk bagaimana menyelesaikan dan mencari solusi konflik lahan itu,” sebutnya.

Terkait hal lainnya, untuk persiapan tahun politik kedepan, Apani mengakui saat ini masih ada tiga daerah di Provinsi Jambi, yang belum mengalokasikan anggaran untuk Pembiayaan Pilkada 2024.

Meski belum dianggarkan, Apani optimis akan segera diselesaikan, karena tiga daerah itu masih berproses, namun, belum selesai.

"Ada Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi, yang masih dalam tahapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Insya Allah target kita pada November ini sudah selesai, NPHD nya kita juga pantau," ungkapnya.

Ia menyampaikan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus menyiapkan dana 40 persen untuk KPU dan Bawaslu pada 2023 serta 60 persen pada 2024 mendatang.

“Besaran dana itu sesuai kesepakatan yang sudah disepakati antara KPU, Bawaslu, TAPD dan DPRD kabupaten dan kota setempat. Jadi 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024. Sementara untuk Polri dan TNI memang harus dianggarkan pada 2024 mendatang,” pungkasnya. (aba)