Stockpile PT. SAS Tak Bisa Dipaksakan, Walhi Jambi: Bisa Tempuh Advokasi di Pusat

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Jumat , 29 Dec 2023 - 07:52

Direktur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah--

Sehingga harus dikaji lagi pembangunan ini stockpile yang katanya hanya 2 hektar ini.

"Sebelum terlambat karena penyesalan selalu datang belakangan," akunya.

Bahkan diungkapkan Abdullah, rekomendasi dari Gubernur Jambi untuk meninjau ulang dan rekomendasi mencabut izin bisa ampuh menyelesaikan masalah.

"Rekomendasi Gubernur untuk mencabut atau meninjau ulang bisa dilakukan. Atau kalau Pemprov tidak mau biar kawan-kawan yang advokasi ditingkat pusat, kita berjuang di tingkat pusat. Dari Walhi serta banyak orang hebat seperti pengacara di Aur Kenali bisa berkumpul untuk menolak ini," tegasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Rabu malam, perwakilan RT menyuarakan penolakannya.

Bahkan ada petisi tanda tangan 26 RT di lokasi stockpile batu bara kawasan Aur Kenali Kota Jambi itu. Seperti Ketua RT 23 Tawaf Ali yang menyuarakan lantang penolakan.

Tak hanya itu, ia membawa bukti petisi tanda tangan RT lainnya menolak pembangunan gudang penampungan batu bara itu. "Saya, bersama 26 RT dari Kelurahan Aur Kenali dan Mendalo menolak adanya PT. SAS," ungkap Tawaf Ali.

Pada malam hari itu, Tawaf Ali juga menyerahkan pernyataan penolakan dari warga Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat serta Mendalo Laut terhadap jalur khusus batu bara dan stockpile di Aur Kenali.

Pernyataan itu didukung oleh 24 ketua RT, pengurus masjid, tokoh pemuda, dan pengurus lembaga adat.

Tawaf beralasan penolakan pihaknya karena RTRW asalnya di Kota Jambi merupakan lahan permukiman dan pertanian.

Dan dampak ke intake PDAM akan terdampak, dimana ada 20 ribu 3 Kecamatan Alam Barajo, Kota Baru dan Telanaipura yang menderita nantinya jika dilangsungkan pembangunan.

"Dan dibuat pertambangan ini tak sesuai dengan RTRW Kota, apalagi kita dengar tadi stockpile hanya 2 hektar apa masuk akal, sedangkan mobil angkutan ribuan ," katanya.

Saat dikonfirmasi, Tawaf menyatakan bahwa jika pembangunan stockpile tersebut tetap dipaksakan, maka PT SAS akan berhadapan langsung dengan masyarakat.

stockpile pt. sas tak bisa dipaksakan, walhi jambi: bisa tempuh advokasi di pusat                            jambi, jambiekspres.bacakoran.co - rapat pembahasan pembangunan jalan khusus batu bara melenceng dari tema pada rabu (27/12) malam.
pada rapat yang berkesudahan sekira pukul 22.00 wib itu tetap membahas stockpile batu bara yang menjadi tanggung jawab pt.sinar anugerah sukses (sas) itu.
meskipun dihadiri oleh sekda provinsi, sekda kota jambi rapat saran pendapat para rt ini tak membuahkan kesimpulan akhir, lantaran perwakilan rt setempat dengan tegas menolak pembangunan stockpile.
mendengar hal itu, wahana lingkungan hidup (walhi) jambi berpendapat tegas stockpile tak bisa dipaksakan untuk dibangun.
penting untuk diingatkan dampak yang mengancam jiwa masyarakat padat penduduk di kota jambi apabila pemangku kepentingan salah melangkah.
"tak bisa dipaksakan pembangunan stockpile ini, karena saat aktivitasnya nanti dari tumpukan batu bara ke conveyor ke kapal ponton saat datang angin debu itu akan terbang. yang terdampak itu bukan masyarakat aur duri, penyengat rendah, mendalo laut, pasir panjang bahkan seluruh kota jambi akan terdampak debu batu bara ini," ucap direktur eksekutif walhi jambi abdullah saat dihubungi jambi ekspres (28/12).
abdullah juga tak habis fikir pemprov begitu jor-joran menggoalkan stockpile batu bara ini padahal mereka berbenturan dengan kepentingan masyarakat.
baca juga:16 napi lapas narkotika sabak dapat remisi natal, 2 napi batal
baca juga:istana presiden rampung juli 2024, ada 1.740 hunian untuk asn 
 "selalu diagung-agungkan perusahaan ini untuk investasi padahal harus dibaca dampak kedepannya bagi masyarakat, kalau sudah dibangun baru terasa dampaknya. untungnya, masyarakat saat ini sudah mulai sadar juga dampak bahayanya, " akunya.
bicara soal solusi, abdullah menyebut tak ada jalan lain stockpile  harus mencari lokasi lain. harus mencari tempat lain yang peruntukannya sesuai.
lantaran tak mungkin dibangun gudang batu bara atau terminal umum untuk kepentingan sendiri (tuks) sedangkan disebalahnya terdapat intake pdam. 
"dan kami fikir di kota jambi tak ada yang sesuai sebagai lokasi stockpile ini. di daerah lain mungkin bisa. sulit karena tak ada jaminan debu batu bara tak terhisap ke intake pdam," kata abdullah.
masih kata abdullah, investasi yang tertanam oleh pihak perusahaan tak sebanding dengan kerugian yang ditanggung masyarakat nantinya.
sehingga harus dikaji lagi pembangunan ini stockpile yang katanya hanya 2 hektar ini.
"sebelum terlambat karena penyesalan selalu datang belakangan," akunya.
bahkan diungkapkan abdullah, rekomendasi dari gubernur jambi untuk meninjau ulang dan rekomendasi mencabut izin bisa ampuh menyelesaikan masalah.
baca juga:land clearing tak sesuai kaedah lingkungan, banyak aturan dilanggar pt sas
baca juga:desak polda lakukan penyelidikan karena ada dugaan indikasi pelanggaran hukum pt sas
"rekomendasi gubernur untuk mencabut atau meninjau ulang bisa dilakukan. atau kalau pemprov tidak mau biar kawan-kawan yang advokasi ditingkat pusat, kita berjuang di tingkat pusat. dari walhi serta banyak orang hebat seperti pengacara di aur kenali bisa berkumpul untuk menolak ini," tegasnya.
sebelumnya, dalam pertemuan rabu malam, perwakilan rt menyuarakan penolakannya.
bahkan ada petisi tanda tangan 26 rt di lokasi stockpile batu bara kawasan aur kenali kota jambi itu. seperti ketua rt 23 tawaf ali yang menyuarakan lantang penolakan.
tak hanya itu, ia membawa bukti petisi tanda tangan rt lainnya menolak pembangunan gudang penampungan batu bara itu. "saya, bersama 26 rt dari kelurahan aur kenali dan mendalo menolak adanya pt. sas," ungkap tawaf ali.
pada malam hari itu, tawaf ali juga menyerahkan pernyataan penolakan dari warga aur kenali dan desa mendalo darat serta mendalo laut terhadap jalur khusus batu bara dan stockpile di aur kenali.
pernyataan itu didukung oleh 24 ketua rt, pengurus masjid, tokoh pemuda, dan pengurus lembaga adat.
tawaf beralasan penolakan pihaknya karena rtrw asalnya di kota jambi merupakan lahan permukiman dan pertanian.
dan dampak ke intake pdam akan terdampak, dimana ada 20 ribu 3 kecamatan alam barajo, kota baru dan telanaipura yang menderita nantinya jika dilangsungkan pembangunan.
"dan dibuat  pertambangan ini tak sesuai dengan rtrw kota, apalagi kita dengar tadi stockpile hanya 2 hektar apa masuk akal, sedangkan mobil angkutan ribuan ," katanya.
saat dikonfirmasi, tawaf menyatakan bahwa jika pembangunan stockpile tersebut tetap dipaksakan, maka pt sas akan berhadapan langsung dengan masyarakat.
"kalau tetap dibangun, dia (pt.sas) akan berhadapan dengan masyarakat," akunya.
sementara itu, sekda provinsi jambi sudirman yang menjadi pemimpin rapat, menanggapi penolakan tersebut dengan meminta agar tawaf ali tidak membawa-bawa nama-nama rt lain dalam penolakannya.
sudirman menegaskan bahwa investasi ini sudah berjalan, dan jika ada penolakan, sebaiknya melalui jalur hukum.
"kalau ada pendapat menolak itu pribadi, jika bawa yang lain harus ada surat kuasa. lakukan secara legal ajukan ke pengadilan," kata sekda.
namun sekda mengatakan, rapat kali ini tak mencari kesalahan itu, namun mengurai duduk perkara yang bisa diselesaikan.
"nantinya setelah rapat ini pemprov dan pemkot akan ada tim yang lebih kecil lagi memadumadankan sehingga persepsinya sama, sehingga langkah apa yang dilakukan dan diperbaiki, sehingga perencanaan," katanya. 
terkait, anggapan masyarakat dan pengamat yang menyebut pemprov seolah pasang badan melindungi proyek pt. sas, sekda menyatakan  saat investor masuk perizinan sudah dikaji dari sisi legal (hukum).
seperti dari asal usul lahan merupakan milik daerah muaro jambi, sehingga saat investasi berjalan wajib untuk dikawal.
"jadi kalau ada masalah jangan pula ditolak investasi dan investornya, tapi dikaji dulu titik persoalannya, karena yang saya amati ini persoalan simpang siur. bisa jadi minimnya sosialisasi dan penyampaian," katanya.
sementara itu, kepala bidang tata lingkungan dinas lingkungan hidup provinsi jambi linda yang berbicara mewakili dinasnya di rapat itu, menyatakan, pihaknya siap bertanggung jawab bersama jika ada masalah berhubungandengan stockpile ini.
asalkan pt.sas menjalankan sesuai kaidah amdal-nya.
"kami siap bertanggung jawab bersama, kalau misalnya pt. sas benar-benar melakukan yang ada di dokumen amdal, insyaallah tak ada masalah, masalah sudah dimitigasi," ucap linda.
linda menyatakan, sebenarnya proses izin yang dulu dimiliki pt. sas sudah berjalan dengan benar.
ia menduga, karena pembakaran awalnya fokus pada pembangunan jalan khusus yang panjang hingga 108 kilometer maka stockpile dikerjakan belakangan.
"sehingga saat dikerjakan tuks ini muncul penolakan, sebenarnya izinnya sudah di tahun 2015," akunya.
ia menekankan secara aturan amdal masih berlaku, meski persepsi masyarakat setempat tak relevan lagi.
"untuk amdal kami punya tim teknis, tim ini ahli semuanya disitu, jadi untuk menetapkan jarak apa yang harus dibangun seperti parit itu sudah berdasarkan kajian tim ahli," terangnya.
terkait kejanggalan, lahan stockpile yang akan digunakan hanya sebanyak 2 hektar.
sedangkan mobil angkutan yang diprediksi bongkar muat banyak bisa menggangu kesehatan hingga kebisingan, linda berdalih.
kata dia, bisa difungsikan ruang terbuka hijau untuk menjaring debu, polusi udara.
"jadi banyak jenis tanaman yang cepat tumbuh, (seperti) angsana," katanya.
sementara itu, pihak pt.sas yang hadir dalam rapat itu tak bersedia memberikan keterangan kepada awak media pada rabu malam seusai rapat. (*)