Pengacara Wendy Tegaskan Kliennya Tak Terkait Perkara Korupsi di PT PAL

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Kamis , 11 Sep 2025 - 20:35

Ilustrasi Korupsi --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Pengacara terdakwa perkara dugaan korupsi di PT PAL Wendy Haryanto menyatakan bahwa dakwaan jaksa terhadap Wendy adalah error in persona. Pengacara menegaskan bahwa Wendy tidak tepat dijadikan tersangka maupun terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Tim pengacara Wendy menyatakan hal itu dalam sidang pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, Kamis (12/9).

Nurdin Sipayung, tim pengacara Wendy dari Law Firm NR & Partners, membeberkan sejumlah poin dalam eksepsi.

Salah satunya adalah status Wendy yang sudah bukan lagi pengurus, tepatnya tidak lagi menjabat Direktur di PT PAL saat perkara terjadi.

Nurdin Sipayung, salah satu kuasa hukum, menjelaskan bahwa telah dilakukan pergantian organ pengurus di PT PAL melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada akhir tahun 2018.

Nurdin menerangkan, dalam perubahan susunan Direksi dan Komisaris, posisi Direktur Utama dijabat oleh Victor Gunawan. Kemudian posisi Komisaris Utama dijabat oleh Bengawan Kamto dan Arief Rochman selaku Komisaris.

Nurdin menegaskan bahwa kliennya tidak lagi menjabat Direktur dalam organ pengurus PT PAL yang baru.

Setelah RUPS Luar Biasa tersebut, Nurdin menerangkan, terjadilah proses jual beli PT PAL dari kliennya kepada pihak lain pada akhir tahun 2018.

Pembelian PT PAL oleh pihak lain tersebut mulai dari lahan dan bangunan pabrik, mesin-mesin, hingga saham perusahaan.

“Berdasarkan RUPS Luar Biasa PT Prosympac Agro Lestari (PAL) Nomor 10 tanggal 12 November 2018 dan Jual Beli Saham dengan Akta Jual Beli Nomor 11 dan Nomor 12 tanggal 12 November 2018 yang semuanya dibuat di hadapan notaris Kota Jambi, maka tanggung jawab dan wewenang klien kami (Wendy) selaku Direktur sudah selesai,” jelas Nurdin.

Nurdin mengatakan, kliennya sudah tidak lagi bertanggung jawab dan berwenang di PT PAL termasuk soal utang-utang yang dimiliki PT PAL.

“Utang-utang yang dimiliki PT PAL juga sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang organ pengurus baru, karena PT PAL sudah dibeli dan sudah dilakukan RUPS Luar Biasa untuk pergantian organ pengurus baru dari klien kami kepada pihak lain,” ujar Nurdin.

Nurdin menambahkan, dalam pengajuan kredit investasi dan modal kerja oleh PT PAL ke BNI, pihak yang melakukan proses pengajuan adalah pengurus baru PT PAL, bukan lagi Wendy.

“Karena sudah dibeli pihak lain dan dilakukan RUPS Luar Biasa untuk pergantian Direktur dari klien kami kepada pihak lain, pengajuan kredit tersebut bukan diajukan oleh klien kami, melainkan oleh pengurus baru,” kata Nurdin.

pengacara wendy tegaskan kliennya tak terkait perkara korupsi di pt pal                            jambi, jambiekspres.co- pengacara terdakwa perkara dugaan korupsi di pt pal wendy haryanto menyatakan bahwa dakwaan jaksa terhadap wendy adalah error in persona. pengacara menegaskan bahwa wendy tidak tepat dijadikan tersangka maupun terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
tim pengacara wendy menyatakan hal itu dalam sidang pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) di pengadilan tindak pidana korupsi jambi, kamis (12/9).
nurdin sipayung, tim pengacara wendy dari law firm nr & partners, membeberkan sejumlah poin dalam eksepsi.
salah satunya adalah status wendy yang sudah bukan lagi pengurus, tepatnya tidak lagi menjabat direktur di pt pal saat perkara terjadi.
nurdin sipayung, salah satu kuasa hukum, menjelaskan bahwa telah dilakukan pergantian organ pengurus di pt pal melalui rapat umum pemegang saham (rups) luar biasa pada akhir tahun 2018. 
nurdin menerangkan, dalam perubahan susunan direksi dan komisaris, posisi direktur utama dijabat oleh victor gunawan. kemudian posisi komisaris utama dijabat oleh bengawan kamto dan arief rochman selaku komisaris.
nurdin menegaskan bahwa kliennya tidak lagi menjabat direktur dalam organ pengurus pt pal yang baru.
setelah rups luar biasa tersebut, nurdin menerangkan, terjadilah proses jual beli pt pal dari kliennya kepada pihak lain pada akhir tahun 2018.
pembelian pt pal oleh pihak lain tersebut mulai dari lahan dan bangunan pabrik, mesin-mesin, hingga saham perusahaan.
“berdasarkan rups luar biasa pt prosympac agro lestari (pal) nomor 10  tanggal 12 november 2018 dan jual beli saham dengan akta jual beli nomor 11 dan nomor 12 tanggal 12 november 2018 yang semuanya dibuat di hadapan notaris kota jambi, maka tanggung jawab dan wewenang klien kami (wendy) selaku direktur sudah selesai,” jelas nurdin.
nurdin mengatakan, kliennya sudah tidak lagi bertanggung jawab dan berwenang di pt pal termasuk soal utang-utang yang dimiliki pt pal.
“utang-utang yang dimiliki pt pal juga sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang organ pengurus baru, karena pt pal sudah dibeli dan sudah dilakukan rups luar biasa untuk pergantian organ pengurus baru dari klien kami kepada pihak lain,” ujar nurdin.
nurdin menambahkan, dalam pengajuan kredit investasi dan modal kerja oleh pt pal ke bni, pihak yang melakukan proses pengajuan adalah pengurus baru pt pal, bukan lagi wendy.
“karena sudah dibeli pihak lain dan dilakukan rups luar biasa untuk pergantian direktur dari klien kami kepada pihak lain, pengajuan kredit tersebut bukan diajukan oleh klien kami, melainkan oleh pengurus baru,” kata nurdin.
nurdin mengungkapkan, dalam proses pengajuan kredit ke bni pun, pihak bni juga meminta kepada pt pal bahwa pihak yang mengajukan kredit haruslah pengurus yang baru.
“karena itulah, pt pal melakukan pengajuan yang baru melalui pengurus dan direktur yang baru, bukan klien kami yang merupakan direktur yang lama dan sudah tidak bertanggung jawab apapun lagi,” kata nurdin.
terkait perkara ini, kuasa hukum wendy pun menyatakan bawah surat dakwaan adalah error in persona. 
“jpu tidak secara cermat, jelas, dan lengkap menguraikan proses terjadinya jual beli atau peralihan hak atas saham pt pal. bahwa, tanggung jawab klien kami terhadap pt prosympac agro lestari (pal) telah putus sejak beralihnya kepemilikan saham tersebut,” jelas nurdin.
sebagai bukti, tim kuasa hukum menyampaikan bukti-bukti. mulai dari fotokopi akta pengikatan jual beli yang menerangkan bahwa wendy selaku pihak pertama menjual sahamnya di pt pal sebanyak 90 persen beserta tiga bidang tanah kepada bengawan kamto selaku pihak kedua, serta 10 persen saham kepada arief rochman selaku pihak ketiga.
kemudian, fotocopi akta rapat umum pemegang saham luar biasa (rups), yang menerangkan bahwa wendy telah menjual seluruh saham kepada bengawan kamto dan ellyna.
“sejak tanggal penandatanganan akta jual beli itu, klien kami tidak lagi memiliki tanggung jawab atas pt pal dan segala keuntungan dan hasil-hasil serta segala kerugian dan utang-utang menjadi hak dan tanggung jawab pihak lain yang telah membeli pt pal,” ujar nurdin.
"karenanya, tidak tepat klien kami dijadikan tersangka dan terdakwa dalam kasus ini. klien kami tidak terlibat dalam perkara ini," ujar nurdin.
wewenang pengadilan
selain soal posisi wendy yang bukan lagi direktur pt pal, tim kuasa hukum juga menyatakan pengadilan tipikor jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut berdasarkan dakwaan jpu kejaksaan tinggi jambi. 
penyebabnya, jelas nurdin, jpu mendalilkan bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di kota palembang, yaitu pada sentra kredit menengah (skm) bni palembang, yang secara hukum masuk wilayah hukum pengadilan negeri palembang.
“perkara ini tidak tepat diproses di pengadilan tipikor jambi, sebab perkara korupsi kredit investasi dan modal kerja ini terjadi di bni palembang. semestinya perkara ini diproses di pengadilan negeri palembang,” kata nurdin.
hal lain, nurdin mengatakan surat dakwaan juga kabur alias obscuur libel. jpu, kata nurdin, tidak cermat dan tidak lengkap menguraikan kerugian negara.
“kerugian negara tidak berdasarkan pada perhitungan konkret dan nyata, karena tidak memperhitungkan besarnya sisa agunan berupa aktiva tetap dan agunan lain yang belum dilakukan eksekusi pelelangan, yang memiliki nilai untuk mengurangi jumlah kredit, serta masih dalam proses restrukturisasi yang dilakukan oleh pengurus dalam rangka proses pkpu (penundaan kewajiban pembayaran utang) pt prosympac argo lestari yang saat ini masih dalam tahap pembayaran (grace period) kepada kreditor separatis (bni) sampai pada 2027,” terang nurdin.
nurdin juga mengatakan bahwa jpu tidak secara cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) pt pal. sebab, lanjut dia, dalam proses penyelesaian pkpu, apabila debitor lalai atau tidak menjalankan perdamaian, maka sanksi akibat hukum yang diberikan terhadap debitor tersebut bukanlah saksi pidana, melainkan sanksi pailit terhadap debitor.
"dengan demikian, uraian mengenai kerugian negara sebagaimana dinyatakan oleh jaksa dalam surat dakwaan adalah tidak cermat dan tidak lengkap, karena kerugian negara yang menjadi dasar surat dakwaan belum nyata dan pasti, serta tidak sesuai dengan ketentuan," ujar nurdin.
selain itu juga, tim kuasa hukum memaparkan bahwa surat dakwaan tidak lengkap, karena kerugian negara yang menjadi dasar surat dakwaan jpu tidak didasari pernyataan (declare) bahwa telah terjadi kerugian negara dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk menyatakan telah terjadi kerugian negara. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 12 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan