Transportasi Batu Bara di Jambi Masih Bermasalah, 2024 Pemprov Mesti Punya Solusi

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Jurnal |

Jumat , 05 Jan 2024 - 23:33

transportasi batu bara di jambi masih bermasalah, 2024 pemprov mesti punya solusi                            jambi - tepat berusia 67 tahun pada (6/1/2024), gubernur jambi al haris mengakui masalah angkutan batu bara sebagai persoalan yang belum terselesaikan. ia bertekad akan menyelesaikan segala kendala angkutan batu bara dan komponennya pada tahun 2024 ini.
"saya tahu semua masalahnya. tapi yang benar-benar masalah itu ada satu yakni angkutan batu bara. masalah lainnya tak ada, kalaupun ada bisa kita atasi insya allah," ujar al haris, saat ditanya jambi ekspres di rumah dinas gubernur jambi (4/1) malam.
ia mengakui, nantinya akan mengatasi persoalan yang dianggap jadi momok jambi itu pada usia baru jambi ke-67. "saat ini masih proses ya," kata haris.
diakuinya, kendala saat ini ada pada penuntasan jalan khusus batu bara yang belum selesai dari target akhir 2023. sehingga saat ini pihaknya terus mengupayakan percepatan untuk solusi jalan angkutan yang tak menggangu jalan rakyat. termasuk mencari investor baru untuk mendampingi 3 vendor jalan khusus yang ada saat ini.
"kita usahakan semua cara, bahkan ada investor baru (jalan khusus) yang akan masuk, kita dan pihak tersebut sedang menjajakinya serius," ucap haris.
baca juga:gentala ditabrak tongkang batubara, ini kronologinya!
baca juga:kantongi izin resmi, investor batubara justru dihalangi oknum jalankan usahanya
untuk ketiga vendor jalan khusus saat ini, haris tak memungkiri menghadapi permasalahan masing-masing. seperti pt. sinar anugerah sukses (sas) yang membangun jalan sepanjang 108 kilometer dari pauh, sarolangun hingga ke mendalo darat muaro jambi. permasalahannya ada pada pembangunan stokpile batu bara yang ditolak oleh masyarakat sekitar.
kemudian inti tirta yang membangun jalan dari mandiangin ke muaro sebo ilir menghadapi masalah pembebasan lahan di beberapa titik. dan permasalahan juga dihadapi oleh pt. putra bulian propertindo (pbp) yang membangun jalan terkait keuangan. "semua jalan khusus belum ada yang selesai, untuk itu kita menerbitkan instruksi gubernur terkait pelarangan jalan darat dan dialihkan ke air. aturan itu dimaksudkan juga agar semua pengusaha tambang jambi ikut merasa bertanggung jawab dan membangun jalan hauling batu bara ini," kata haris.
langkah terukur juga sudah dibuat haris. seperti pada persoalan pt. sas telah membuat tim kerja yang akan mencari benang merah persoalan penolakan warga setempat dengan sarana stockpile atau tuks yang dibuat. 
sementara itu, wakil ketua komisi iii dprd provinsi jambi ivan wirata menyatakan, permasalahan batu bara memang dirasakan belum selesai. dan jadi cerita buruk bagi jambi di tingkat nasional.
untuk itu, berharap pemerintah cepat dan tanggap berkomunikasi dengan stakholder yang menyangkut administrasi yang mungkin menggangu. seperti perizinan underpass (terowongan di bawah jalan nasional). setidaknya ada 12 underpass yang direncanakan pt. sas agar tak menganggu fungsi jalan nasional. juga perizinan lainnya terkait sungai.
"underpass ini harus mendapat rekomendasi teknis dari menteri pu, dari bpjn jambi, bantaran sungai izin dari bwss. kemudian daerah sawah pertanian lahan sawah dilindungi sesuai undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang tanaman pangan berkelanjutan, itu sawah yang diambil harus diganti lahannya, terealisasi atau tidak kuncinya di pemprov jambi," jelas ivan.
pihaknya juga tak sabar menanti janji gubernur yang menyebut pada 2024 jalan khusus selesai. "bayangkan 225 kilometer jalan nasional yang dilewati dari mulut tambang sampai talang duku, baik sudah rekayasa lalu lintas, pemberian jadwal transportasi jam 6 pagi tak boleh lagi, bagaimana menyiapkan kantong parkir rest area, seluruh strategi dan tugas lain sudah dilaksanakan, tapi tetap ada riak macet. untuk itu jalan khusus harus segera terealisasi," akunya.
terpisah pengamat ekonomi dan sosial dr. noviardi ferzy menyatakan batu bara menjadi yang dominan untuk segera diselesaikan. bahkan dari segi tata kelola mesti diubah. "masalah utama dari provinsi jambi adalah tata kelola sumber daya alam seperti batu bara dan sawit yang tak dinikmati masyarakat," akunya.
yang harus dikejar saat ini, diakui noviardi adalah pembangunan jalan khusus agar tak merampas hak rakyat. "jalan khusus adalah suatu keharusan, karena melintasnya angkutan batu bara di jalan nasional merupakan pelanggaran hukum. dikarenakan, jalan nasional berfungsi sebagai jalan umum yang digunakan oleh masyarakat. oleh karena itu, aparatur penegak hukum dan pemerintah provinsi jambi harus menegakkan aturan," pungkasnya.
 jalan khusus, stockpile terus dikebut
 sekretaris daerah provinsi jambi  sudirman bersama tim kerja dan pihak pt. sas meninjau lokasi yang akan dijadikan jalan khusus dan stockpile batu bara, jumat (5/1/2024). dalam lawatan itu juga hadir pihak polda, tni, camat, kades hingga lurah.
usai peninjauan, sekda sudirman memastikan bahwa pembangunan jalan dan stockpile tidak merugikan masyarakat.
"kita ingin memastikan sejauh mana pembangunan jalan dan stockpile itu berpengaruh signifikan dengan warga. kita juga sudah melihat langsung, mengecek, hanya beberapa rumah yang akan terdampak pembangunan jalan, sekitar 8 rumah,” katanya.
baca juga:tetap tolak stokcpile pt sas, dewan : silahkan cari tempat lain
baca juga:stockpile pt. sas tak bisa dipaksakan, walhi jambi: bisa tempuh advokasi di pusat
“nanti akan ada negosiasi lebih lanjut antara pt. sas dengan warga, karena ini untuk kepentingan umum dalam rangka mengatasi angkutan batu bara untuk memiliki jalan khusus, mudah-mudahan bisa disepakati,” kata sekda yang merupakan ketua tim kerja percepatan pembangunan ini.
dijelaskan sekda bahwa pt. sas harus mengupayakan agar tidak ada warga yang dirugikan dalam pembangunan stockpile dan jalan khusus.
"kesepakatan antara pt. sas dan warga yang rumahnya terdampak adalah untuk bisa ganti untung, dan tidak ada yang dirugikan,” jelas sekda.
tambah sekda, pihaknya juga melakukan tinjauan ke titik paling terdekat antara warga dengan stockpile. "sudah bisa kita cek betul, jadi di belakang kita itu lokasi stokcpilenya dan  jauh dengan warga. warga paling  terdekat  di desa mendalo laut sekitar 800 meter hingga 1 km, artinya kalau dari sisi regulasi ini bisa memungkinkan untuk diteruskan,” jelasnya.
“kalau persoalan dampaknya segala macam itu bisa juga bisa dikomitmenkan," kata sekda.
"amdal-nya sudah dibuat, tinggal komitmen dari pt. sas untuk patuh dari undang-undang, jika tidak patuh terhadap undang-undang, ya sudah kita stop saja,” lanjut sekda.
ia menyampaikan, sejauh dari sisi peninjauan lapangan, dari sisi kajian yuridis dan izin-izin yang sudah diperoleh dapat disampaikan bahwa pekerjaan ini bisa diteruskan. "saya pikir sudah bisa terus berjalan, tinggal bagaimana menegosiasikan dengan masyarakat yang terdampak secara khusus, ada 8 rumah tadi yang berdekatan dengan jalan, bukan dengan stockpile. nanti barangkali dampak-dampak seperti kebisingan, debu bisa dipahami oleh  pt. sas sesuai dengan amdal,” ungkap sekda.
ditegaskannya, setelah peninjauan ini tim akan kembali bertemu untuk memutuskan rekomendasi yang akan dilakukan. “tahap selanjutnya adalah  hasil dari turun ke lapangan ini kita rumuskan terlebih dahulu oleh tim, akan diinformasikan seperti apa rekomendasinya, kalau memang bisa jalan silakan jalan, sekarang bagaimana pendekatan pt. sas kepada masyarakat,” kata sudirman.
sementara itu, direktur pt. sinar anugerah sukses (sas), fauzan menyatakan bahwa semua potensi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas batu bara itu nanti sudah ada kajiannya di dalam amdal. 
“skema dari ganti untung dilakukan dari negosiasi dengan masyarakat, kita sudah masuk kesana sebelum-sebelumnya dengan masyarakat, kedepannya tinggal kita dengan masyarakat. dan sebelum ini semua bergulir kita sudah mengerjakan amdal, sudah masuk ke provinsi, ke pusat dan segala macam di situ, ada bagian-bagian apa saja yang harus dikerjakan, ya lingkungan, semuanya sudah disusun dan dibentuk oleh undang-undang dan di peraturan, kita hanya mengikuti saja, semuanya sudah tercantum dalam peraturan tersebut,” kata fauzan.
fauzan juga menyakinkan bahwa keberadaan stockpile tersebut tidak akan menyebabakan kerusakan dan polusi. “reduksi dari debu masih bisa terkurangi oleh penghijauan. ada  2 sampai 3 hektar menampung, ada truk, bis tapi itu tidak lama langsung dari situ masuk langsung ke tongkang langsung jalan dan langsung jalan aliran sungai, kita juga bikin gorong-gorong untuk mereduksi dan mencegah batu jatuh ke sungai. kita akan  tunggu keputusan dari tim," pungkasnya. (*)