ASN Milenial Banyak Belum Punya Rumah, Pemkot Jambi dan BP Tapera Dorong Literasi KPR Sejahtera
Wakil Walikota Jambi, Diza Hazra Aljosha--
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Pemerintah Kota Jambi bersama BP Tapera menggelar sosialisasi Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jambi, Selasa (18/11). Sosialisasi ini dilakukan untuk memperluas pemahaman pegawai terhadap mekanisme pembiayaan perumahan yang dinilai masih minim.
Wakil Walikota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengungkapkan bahwa sebagian besar ASN yang belum memiliki rumah berasal dari kelompok milenial. Hal ini terungkap dari peserta sosialisasi yang mengaku belum memahami prosedur pengajuan KPR hingga lokasi perumahan yang ditawarkan.
“Kami mengapresiasi sosialisasi ini. Banyak ASN ternyata belum mengetahui mekanisme KPR, padahal pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk soal tempat tinggal,” ujar Diza.
Ia menambahkan, Pemkot Jambi kini memprioritaskan peningkatan literasi perumahan, percepatan kepemilikan rumah bagi ASN, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam penyediaan perumahan layak.
BACA JUGA:Polemik Zona Merah Pertamina, Surat Rumah KPR Tetap Aman di BTN
BACA JUGA:OJK Selesaikan 85 Persen Aduan Tentang KPR
Meski belum memiliki data pasti, Diza memastikan kelompok milenial merupakan golongan ASN yang paling banyak belum memiliki rumah.
Perwakilan BP Tapera, Ahmad Zainal Arifin, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beragam insentif disiapkan, diantaranya pembebasan biaya BPHTB, PBG, dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM).
“Program KPR Sejahtera FLPP memberikan kemudahan bagi masyarakat. Bunga tetap 5 persen, tenor hingga 20 tahun, dan uang muka mulai 1 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga menyediakan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta untuk meringankan beban calon pemilik rumah. Namun, program KPR subsidi FLPP ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang belum pernah memiliki rumah pertama.
BP Tapera menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Selain pembiayaan KPR subsidi, pemerintah juga memperkuat ekosistem perumahan melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP) dengan memanfaatkan fasilitas KUR.
KPP ditujukan bagi MBR, pekerja informal, serta pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses pembiayaan untuk membangun, merenovasi, atau mengembangkan usaha terkait perumahan dengan bunga rendah dan syarat mudah. (*)