Indonesia Emas Terwujud Jika Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

BANDUNG-Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia Emas bisa terwujud jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8 persen atau lebih.

 "Pertumbuhan ekonomi harus 7-8 persen, kalau hanya 5,3 persen (berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022) tidak bisa mencapai Indonesia Emas," kata Hadi dalam Seminar Nasional ASN Peduli Kependudukan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

 Ia menjelaskan, untuk menuju Indonesia Emas dan memetik bonus demografi, maka pemerintah mesti waspada, mengingat pendapatan per kapita di tahun 2022 hanya setara 4.349,5 US dolar, dan pada Bulan Juli 2023 ada peningkatan sebesar setara 4.580 US dolar, sedangkan untuk menuju negara maju, pendapatan per kapita harus meningkat tiga kali lipat dibandingkan saat ini.

 "Kualitas penduduk kita belum berdaya saing dan keterampilannya belum memadai. Ini menjadi gambaran, slogannya memang gampang, tetapi perjalanan menuju bonus demografi itu tidak mudah," ujar dia.

 Menurutnya, untuk mencapai bonus demografi tersebut, pemerintah dan seluruh sektor yang berkaitan perlu bekerja keras untuk mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran dan fokus pada pembangunan kualitas penduduk.

 "Kalau kita tidak membuat lapangan kerja, tidak memperbaiki sarana sanitasi, memfasilitasi air bersih, kesehatan, pendidikan, tidak akan bisa bersaing menyambut Indonesia Emas 2045, karena masih ada 2,04 persen kemiskinan ekstrem yang mesti diatasi," ucap Hadi.

 Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) saat ini ada di angka 69,28 persen, namun, penduduk usia non-produktif juga masih tinggi, di angka 30,72 persen, dimana rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif ada di angka 44,33. 

"Artinya, satu individu produktif masih harus menanggung 44-45 penduduk usia non produktif," kata dia.

 Ia melanjutkan, permasalahan kependudukan tidak akan pernah selesai, sehingga BKKBN selaku penanggung jawab harus melakukan pemetaan, pengamanan, dan penyusunan peta jalan kependudukan secara jelas, karena kebijakan yang tidak jelas justru akan menyebabkan beban demografi.

 Hadi juga memaparkan, berdasarkan data BPS, di tahun 2022 angka kemiskinan ada di angka 9,23 persen, menurun dari tahun 2021 sebesar 10,14 persen, dan pengangguran 5,86 persen atau kurang lebih 8,42 juta, dimana Bulan Juli 2023 sudah mengalami penurunan menjadi 5,45 persen atau 7,99 juta. Namun, angka ini masih harus diturunkan, apalagi ditambah dengan permasalahan stunting (gagal tumbuh karena gizi buruk) yang masih tinggi.

 "Stunting tahun 2022 masih 21,6 persen, sedangkan target tahun 2024, 14 persen, untuk mencapai itu kita harus menurunkan 3,8 persen per tahun," katanya.

 Hadi mengutarakan bahwa IPDN melalui para praja (mahasiswa) telah membantu penanganan stunting di pemerintah kabupaten dengan digitalisasi aplikasi.

 "Pada Bulan Juli 2023, kita membantu program Pemkab Tasikmalaya menggunakan digitalisasi aplikasi, sehingga saat itu bantuan bisa tersalurkan secara efisien dan tepat sasaran, dapat digunakan untuk percepatan penurunan stunting sehingga tidak sekadar memberikan bantuan sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat," kisahnya.

 Ia berharap, melalui seminar nasional ini, akan menambah pengetahuan bagi para praja untuk memunculkan ide dan terobosan baru demi mencapai Indonesia Emas.