Revisi PP Jalan Tol, Atur SPM Hingga Sistem Transaksi

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 10:37

Arsip foto - Sejumlah pengendara melakukan transaksi nontunai menggunakan uang elektronik di gerbang Tol Cisalak I, Tol Cijago, Depok, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/aa.--

Revisi PP Jalan Tol, Atur SPM Hingga Sistem Transaksi

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait jalan tol nantinya mengatur mulai dari Standar Pelayanan Minimal atau SPM hingga sistem transaksi tol.

"Revisi PP ini nantinya mengatur terkait SPM jalan tol yang mana SPM lebih tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang nantinya ada denda terkait SPM," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Jakarta, Kamis.

Kemudian, lanjut Zainal Fatah, nanti denda juga kepada masyarakat yang mengganggu akses tol juga diatur dalam revisi PP tersebut.

Sistem transaksi jalan tol, termasuk yang terkait Multi Lane Free Flow (MLFF) juga diatur dalam revisi tersebut.

Zainal Fatah mengatakan, untuk revisi PP tersebut posisinya sudah di Sekretariat Negara (Sekneg), dan kalau sudah di Sekneg maka regulasi tersebut telah dilakukan harmonisasi.

"Jadi antarkementerian dan lembaga negara sudah bertemu membahas di harmonisasi Kemenkumham, setelah dari situ kita antarkan ke Sekneg," katanya.

Kementerian PUPR berharap setelah diajukan ke Sekneg, revisi PP jalan tol tersebut dapat secepatnya ditandatangani oleh Presiden RI.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Revisi PP nomor 15 Tahun 2005 tersebut nantinya sebagai regulasi turunan dari UU nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Kalau revisi PP nomor 15 Tahun 2005 itu telah rampung, maka Kementerian PUPR membuat regulasi turunan berikutnya yakni Peraturan Menteri (Permen) PUPR sebagai aturan pelaksanaannya.

Tambah Rest Area

revisi pp jalan tol, atur spm hingga sistem transaksi                            revisi pp jalan tol, atur spm hingga sistem transaksi
jakarta, jambiekspres.co-kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) mengungkapkan revisi peraturan pemerintah (pp) terkait jalan tol nantinya mengatur mulai dari standar pelayanan minimal atau spm hingga sistem transaksi tol.
"revisi pp ini nantinya mengatur terkait spm jalan tol yang mana spm lebih tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang nantinya ada denda terkait spm," ujar sekretaris jenderal kementerian pupr mohammad zainal fatah di jakarta, kamis.
kemudian, lanjut zainal fatah, nanti denda juga kepada masyarakat yang mengganggu akses tol juga diatur dalam revisi pp tersebut.
sistem transaksi jalan tol, termasuk yang terkait multi lane free flow (mlff) juga diatur dalam revisi tersebut.
baca juga:prioritaskan jalan layang sitinjau lauik
baca juga:pemkot jambi raup pajak rp 325,29 m
zainal fatah mengatakan, untuk revisi pp tersebut posisinya sudah di sekretariat negara (sekneg), dan kalau sudah di sekneg maka regulasi tersebut telah dilakukan harmonisasi.
"jadi antarkementerian dan lembaga negara sudah bertemu membahas di harmonisasi kemenkumham, setelah dari situ kita antarkan ke sekneg," katanya.
kementerian pupr berharap setelah diajukan ke sekneg, revisi pp jalan tol tersebut dapat secepatnya ditandatangani oleh presiden ri.
sebagai informasi, kementerian pupr melalui badan pengatur jalan tol (bpjt) menargetkan revisi peraturan pemerintah (pp) nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol.
revisi pp nomor 15 tahun 2005 tersebut nantinya sebagai regulasi turunan dari uu nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas uu nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.
kalau revisi pp nomor 15 tahun 2005 itu telah rampung, maka kementerian pupr membuat regulasi turunan berikutnya yakni peraturan menteri (permen) pupr sebagai aturan pelaksanaannya.
tambah rest area
pemerintah memulai proyek penanggulangan kemacetan sebagai langkah persiapan musim mudik lebaran 2024 di koridor tol jakarta-merak hingga pelebaran jalan di sekitar pelabuhan jangkar situbondo, jawa timur.
hal itu disampaikan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko pmk) muhadjir effendy usai melaporkan progres proyek tersebut kepada presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta, selasa.
"salah satunya itu adalah pembangunan rest area di km97 tol jakarta-merak yang nanti akan dijadikan buffer zone atau tempat penyangga untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas," kata muhadjir effendy.
ia mengatakan tempat peristirahatan pengendara di km97 tol jakarta-merak berfungsi mengurai kepadatan lalu lintas di sekitarnya akibat antrean kendaraan.
rest area km97 berjarak sekitar 1 kilometer sebelum gerbang tol (gt) merak. jika terjadi kepadatan kendaraan, akan dimasukkan ke rest area tersebut.
volume lalu lintas yang relatif padat, khususnya di musim mudik lebaran kerap menghambat arus jasa ekspedisi, sebab otoritas berwenang terpaksa menahan laju kendaraan pengangkut barang sebelum menyeberang di pelabuhan merak.
"terutama kendaraan-kendaraan barang yang biasanya kita tahan kan itu sebelum nyeberang," katanya.
selain itu, muhadjir juga melaporkan tentang progres pengentasan kemacetan dari arah ketapang ke gilimanuk dengan memperlebar kapasitas jalan.
selain itu, proyek tersebut juga menambah fasilitas pelabuhan di kabupaten situbondo untuk mengantisipasi kemacetan dari arah ketapang ke gilimanuk.
"jadinya kemarin sudah diujicobakan sudah berhasil bagus. yang ini kami usulkan untuk disempurnakan, jadi pelebaran jalan ke arah pelabuhan jangkar yang ada di situbondo itu kalau untuk yang mau ke lombok nanti tidak perlu menyeberang lewat bali," ujarnya.
pelayaran perdana tol laut
kementerian perhubungan melalui direktorat jenderal perhubungan laut  melakukan pelepasan pelayaran perdana kapal angkutan tol laut km logistik nusantara 3 yang dioperatori pt pelni di pelabuhan tanjung perak surabaya. "pada pelayaran perdana ini, km logistik nusantara 3 membawa muatan 115 teus, berupa bahan pokok dan penting seperti beras, minyak goreng, dan gula 77 teus ke tidore dan 38 teus ke jailolo," kata staf khusus menteri perhubungan bidang hubungan antar lembaga buyung lalana dalam keterangannya diterima di balikpapan, rabu pagi.
buyung menyampaikan, kemenhub terus berupaya meningkatkan pelaksanaan program tol laut guna mendorong konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur indonesia.
selain itu, meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3tp) sehingga menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
menurutnya, dengan dilaksanakannya pelepasan pelayaran perdana kapal tol laut, diharapkan kebutuhan akan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah maluku utara, dapat terpenuhi dan dapat menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat.
adapun km logistik nusantara 3 akan melayani trayek t-6 untuk wilayah maluku utara dengan rute pelayaran tanjung perak — jailolo - tidore - tanjung perak.
"untuk itu, pemerintah berpesan kepada para operator pelaksana kegiatan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien serta tetap mengutamakan keselamatan," ujarnya.
selain itu, buyung juga mengajak semua pihak baik lembaga dan institusi terkait, serta pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ini.
lebih jauh buyung lalana mengatakan bahwa merujuk pada peraturan menteri perhubungan nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut atau dikenal dengan “tol laut”, dilaksanakan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah t3p dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.
hal tersebut juga sejalan dengan arahan direktur jenderal perhubungan laut, capt antoni arif pribadi dalam beberapa kesempatan bahwa program tol laut akan terus dilaksanakan secara konsisten dan lebih baik lagi sebagai bentuk komitmen dan kehadiran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di seluruh wilayah indonesia terutama wilayah 3tp.
"berkaitan dengan hal tersebut, maka direktorat jenderal perhubungan laut terus menyelenggarakan kegiatan tol laut sejak tahun 2015 dengan tetap melakukan evaluasi agar pelayanan terus meningkat dari tahun ke tahun," katanya. (ant)