Terkait Buka Jalan Batubara, Gubernur Diminta Tolak Himbauan Kementerian ESDM

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Senin , 29 Jan 2024 - 21:07

Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Jambi Nasroel Yasir --

Menanggapi surat Kementerian ESDM itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyatakan Gubernur sudah memerintahkan kepada dirinya untuk melakukan kajian.

"Saya dan tim diamanahkan pak Gubenur untuk mengkaji dulu surat itu," ucap Sekda kepada Jambi Ekspres (29/1).

Namun, untuk arah tindak lanjutnya, kata Sekda, Pemprov tetap akan mempedomani merujuk Instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2024 terkait pemaksimalan jalur air untuk angkutan batu bara. Lantaran ada ruang yang bisa dibuka untuk menggunakan jalan umum yakni poin ke-lima.

"Yakni Pemprov memperbolehkan angkutan batu bara untuk menggunakan jalan batu bara dengan se-izin Balai Jalan (BPJN) Wilayah Jambi Kementerian PUPR. Yang format izin ini harus patuh dengan tonase, jenis kendaraan dan tidak boleh kelebihan muatan dan dimensi kendaraan (ODOL)," terang Sekda.

Terkait surat kementerian yang beralasan pasokan listrik Sumatera itu, Sekda menerangkan dari catatan Kementerian ESDM ada 28 perusahaan batu bara Jambi yang sudah bekerja sama dengan PLN. "Dan itu yang diminta ESDM Untuk dibuka kembali dengan format izin dari Balai Jalan," terang Sekda.

Untuk target diputuskan kajian ini Sudirman belum memastikan karena akan melaporkan terlebih dahulu ke gubernur.

"Yang jelas nantinya mekanisme angkutan tak boleh menyimpang dari Ingub nomor 1 tahun 2024. Kita tak berubah sikap dari Ingub itu, hanya boleh lewat dengan izin balai jalan," tegasnya.

Tindak lanjut kajian tim, kata Sekda akan dibicarakan lewat zoom meeting dengan 28 perusahaan yang berkontrak dengan PLN. "Dalam pekan ini harapannya sudah bisa didudukkan dengan Kementerian ESDM," akunya

Ditanya apakah Pemprov siap menampung kemarahan masyarakat apabila jalan umum benar dibuka untuk batu bara? Sekda mengingatkan agar semua tak keliru karena aturannya silakan truk batu bara pakai jalan nasional hanya dengan izin balai jalan dengan beragam ketentuannya. "Mudah-mudahan dengan izin dan format regulasi nantinya tak menyebabkan macet. Karena masyarakat marah karena macet," pungkasnya. (*)

terkait buka jalan batubara, gubernur diminta tolak himbauan kementerian esdm                            dinilai tak pro-rakyat jambi
jambi, jambiekspres.co - surat kementerian esdm kepada gubernur jambi al haris pada 25 januari lalu tentang permohonan pendukungan pelaksanaan pengangkutan batubara menuai sorotan tajam dan penolakan.
intinya surat itu meminta agar mempertimbangkan jalur darat angkutan batu bara kembali dibuka, hal itu dianggap tak pro rakyat.
ketua komite advokasi daerah (kad) provinsi jambi nasroel yasir menganggap kementerian mengacaukan dan merugikan masyarakat jambi.
"kementerian esdm jangan mengacaukan jambi. dan berhubung ini hanya himbauan kementerian dan bukan instruksi saya harap gubernur menolak surat ini," kata nasroel kepada jambi ekspres (29/1/2024).
ia juga heran sekelas pelaksana tugas (plt) dirjen berani meminta gubernur untuk mempertimbangkan jalan darat batu bara dibuka lagi. 
baca juga:indonesia negara dengan inflasi rendah
baca juga:menag usul pengiriman dai ke uea ditambah
nasroel juga heran yang disampaikan kementerian mereka khawatir batu bara jambi akan mengganggu pasokan listrik di pulau sumatera. 
"di tempat lain juga banyak yang memasok batu bara, jangan kementerian esdm mau ngicuh (berkilah, red), tempat lain juga ada yang memasok seperti sumatera selatan dan sumatera barat, dan kalimantan. kenapa di jambi yang meminta memasok juga," ungkapnya. 
untuk gubernur jambi ia berharap al haris bisa bersikap tegas sesuai sikap awal menutup akses batu bara di jalan nasional. "jangan goyah, gubernur itu kepala daerah tugasnya melindungi masyarakat," katanya.
terkait masih ada kesempatan membuka akses truk batu bara di jalan umum atas izin balai jalan (bpjn) sesuai instruksi gubernur nomor 1 tahun 2024,nasroel menilai boleh-boleh saja. tetapi sebagai pemimpin daerah daerah kebijakan itu di tangan gubernur. "gubernur wajib melindungi masyarakat," tegasnya.
terpisah, suara penolakan datang juga dari 
direktur eksekutif lembaga swadaya masyarakat (lsm) sembilan jambi jamhuri.
ia menilai surat yang dilayangkan pelaksana tugas (plt) dirjen mineral dan batu bara itu tak mementingkan keselamatan rakyat dan hanya untuk menekan pemerintah daerah.
jamhuri mengibaratkan kebijakan plt dirjen mineral batubara terkesan seperti keputusan anak taman kanak-kanak (tk) yang kehilangan mainan.
"keputusan tersebut lebih terkesan sebagai bentuk intervensi dan intimidasi kekuasaan dengan melupakan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik (aupb)," sampainya (29/1/2024).
dijelaskannya, surat elektronik itu merupakan bentuk nyata dari adanya pemikiran yang hanya mengedepankan emosional kepentingan tanpa memperhatikan dan memperhitungkan segala konsekwensi hukum dari kebijakan tersebut.
"agar surat tersebut tidak menjadi mesin polemik berikutnya maka sudah saatnya presiden jokowi meninjau kembali jabatan penanda tangan surat tersebut," pinta aktivis anti korupsi jambi ini.
"dalilnya sederhana hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat," aku jamhuri.
seperti diketahui, dirjen mineral dan batubara kementerian energi, sumber daya mineral (esdm) bersurat ke gubernur jambi untuk dapat mempertimbangkan agar aktivitas truk angkutan batu bara dibuka kembali. hal itu, lantaran kementerian khawatir penghentian angkutan batu bara berpengaruh terhadap pasokan bagi penyediaan listrik di wilayah sumatera.
dalam surat nomor t-169/mb.05/djb.b/2024 tertanggal 25 januari 2024 yang dilihat jambi ekspres pada senin (29/1/2024) memuat perihal permohonan pendukungan pelaksanaan pengakutan batu bara di provinsi jambi.
surat ini diteken secara elektronik atas nama plt dirjen mineral dan batubara, bambang suswantono. 
dalam surat itu diterangkan bahwa dirjen mineral dan batubara mendukung instruksi gubernur jambi nomor 1/ingub/dishub/2024 tentang pengaturan aktivitas angkutan batu bara.
pada awal surat diterangkan bahwa kementrian esdm mendukung kebijakan itu terutama untuk mendorong pengusaha pertambangan batu bara untuk menyelesaikan jalan khusus. selain itu juga menjamin distribusi logistik pemilu 2024 berjalan lancar.
namun diterangkan dalam surat itu bahwa batu bara saat ini masih menjadi komoditas penyokong keberlanjutan pasokan listrik bagi pln di wilayah sumatera. penghentian itu dikhawatirkan dapat berpengaruh bagi pasokan batu bara untuk penyedia listrik di wilayah sumatera.
maka dengan itu, ada dua poin yang disampaikan dirjen mineral dan batubara melalui surat itu kepada gubernur jambi. 
pertama, agar dapat mempertimbangkan kembali pembukaan pengangkutan batu bara baik jalur sungai dan darat bagi pemilik tambang yang jauh atau tidak berada di lintasan sungai berdasarkan skema manajemen rekayasa lalu lintas yang tepat.
kedua, bila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran maka gubernur jambi dapat mengevaluasi kembali pengoperasian angkutan batu bara.
menanggapi surat kementerian esdm itu, sekretaris daerah provinsi jambi sudirman menyatakan gubernur sudah memerintahkan kepada dirinya untuk melakukan kajian. 
"saya dan tim diamanahkan pak gubenur untuk mengkaji dulu surat itu," ucap sekda kepada jambi ekspres (29/1).
namun, untuk arah tindak lanjutnya, kata sekda, pemprov tetap akan mempedomani merujuk instruksi gubernur nomor 1 tahun 2024 terkait pemaksimalan jalur air untuk angkutan batu bara. lantaran ada ruang yang bisa dibuka untuk menggunakan jalan umum yakni poin ke-lima. 
"yakni pemprov memperbolehkan angkutan batu bara untuk menggunakan jalan batu bara dengan se-izin balai jalan (bpjn) wilayah jambi kementerian pupr. yang format izin ini harus patuh dengan tonase, jenis kendaraan dan tidak boleh kelebihan muatan dan dimensi kendaraan (odol)," terang sekda.
terkait surat kementerian yang beralasan pasokan listrik sumatera itu, sekda menerangkan dari catatan kementerian esdm ada 28 perusahaan batu bara jambi yang sudah bekerja sama dengan pln. "dan itu yang diminta esdm untuk dibuka kembali dengan format izin dari balai jalan," terang sekda.
untuk target diputuskan kajian ini sudirman belum memastikan karena akan melaporkan terlebih dahulu ke gubernur.
"yang jelas nantinya mekanisme angkutan tak boleh menyimpang dari ingub nomor 1 tahun 2024. kita tak berubah sikap dari ingub itu, hanya boleh lewat dengan izin balai jalan," tegasnya.
tindak lanjut kajian tim, kata sekda akan dibicarakan lewat zoom meeting dengan 28 perusahaan yang berkontrak dengan pln. "dalam pekan ini harapannya sudah bisa didudukkan dengan kementerian esdm," akunya
ditanya apakah pemprov siap menampung kemarahan masyarakat apabila jalan umum benar dibuka untuk batu bara? sekda mengingatkan agar semua tak keliru karena aturannya silakan truk batu bara pakai jalan nasional hanya dengan izin balai jalan dengan beragam ketentuannya. "mudah-mudahan dengan izin dan format regulasi nantinya tak menyebabkan macet. karena masyarakat marah karena macet," pungkasnya. (*)