PUPR Anggarkan Dana Rp68,8 T untuk Sarana Prasarana Dasar

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Rabu , 28 Feb 2024 - 20:29

KAWASAN INTI: Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.--

pupr anggarkan dana rp68,8 t untuk sarana prasarana dasar                             jakarta, jambiekspres.co-kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) melalui satuan tugas (satgas) pelaksanaan pembangunan infrastruktur ikn hingga saat ini menggelontorkan total dana rp68,8 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar di ibu kota nusantara (ikn).
"saat ini kementerian pupr sedang membangun sarana dan prasarana dasar untuk menunjang pembangunan ikn dengan total dana sampai saat ini kurang lebih rp68,6 triliun yang didistribusikan ke dalam 89 paket pekerjaan konstruksi," ujar kasatgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur ikn danis sumadilaga di jakarta, senin.
danis menambahkan, adapun progres pembangunan batch i di ikn sebesar 74 persen dengan total pagu terkontrak rp24,84 triliun yang didistribusikan ke dalam 40 paket pekerjaan konstruksi.
sedangkan untuk batch ii progres pembangunannya mencapai sebesar 23 persen, dengan total pagu terkontrak rp43,7 triliun yang didistribusikan ke dalam 49 paket pekerjaan konstruksi.
pembangunan saranan dan prasarana dasar di ikn ini terdiri dari pembangunan istana negara dan lapangan upacara dengan progres 56,37 persen.
kemudian kawasan perkantoran, hunian, tempat ibadah, bendungan, sistem dan jaringan air minum, sanitasi serta juga pembangunan jalan tol.
sebagai informasi, berdasarkan rencana induk ikn dalam undang - undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara menyatakan bahwa implementasi pembangunan ikn pada tahap 1 yakni rencana pembangunan ikn tahun 2022-2024 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.
alur kerja pengembangan kota terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan rencana tata kota dan relokasi pemerintahan. pada tahun 2022-2023, akan dilakukan pembangunan tahap awal di sebagian kawasan inti pusat pemerintahan (kipp) tahap 1a sub-bwp i.
pada tahap 1, perumahan untuk asn, tni, polri dan bin akan dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, pasar, serta fasilitas akmamin akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.
pada awal tahun 2023, awal tahun 2024, hingga tahun 2025 dan selanjutnya, pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional akan dimulai. 
kekuatan utama ada di investasi
terpisah, menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn) agus harimurti yudhoyono (ahy) mengungkapkan bahwa kekuatan utama pembangunan ibu kota nusantara atau ikn di kalimantan timur terletak pada investasi.
"justru sekarang kita fokus kepada investasi, karena kekuatan utama dari pembangunan mahakarya seperti ini tentunya terletak pada investasi. kita tidak ingin habis-habisan dari apbn tentunya, tapi dengan investasi yang kita alirkan baik dari investasi domestik maupun luar negeri itulah mengapa kementerian atr/bpn memiliki peran penting dengan lahan yang clean and clear bisa dikatakan demikian," ujar ahy di jakarta, rabu.
dengan lahan yang clean and clear, lanjutnya, investor memiliki keyakinan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha di ikn.
"kita berharap para investor juga punya keyakinan dan kepastian hukum hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial dan bisnis juga diharapkan akan berkembang," kata ahy.
dengan demikian, ikn tidak hanya menarik investasi namun juga bisa mengembangkan ekonomi di wilayah sekitarnya dan juga perekonomian secara nasional.
"ini yang menjadi optimisme kita semuanya, indonesia harus terus memiliki daya tarik bagi para investor," ujar ahy.
sebanyak 80 persen anggaran pembangunan ibu kota negara (ikn) nusantara berasal dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (kpbu) dan investasi swasta langsung, sedangkan 20 persen sisanya diperkirakan dari apbn.
berdasarkan lampiran rencana induk ikn dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara menyatakan bahwa dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus ikn, pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan