Menkeu Laporkan LPEI ke Kejagung

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Senin , 18 Mar 2024 - 17:32

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) menerima surat laporan dugaan korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024)/. FOTO: --

menkeu laporkan lpei ke kejagung                            terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi
jakarta, jambiekspres.co-jaksa agung sanitiar burhanuddin mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada lembaga pembiayaan ekspor indonesia (lpei) yang disampaikan oleh menteri keuangan sri mulyani indrawati di kejaksaan agung, senin.
“pada hari ini kami kedatangan bu menteri keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit lpei,” kata burhanuddin usai menerima kunjungan sri mulyani di ruang kerjanya, senin.
burhanuddin menjelaskan dugaan ini sudah cukup lama diteliti oleh pihaknya melalui jaksa agung muda bidang tata usaha negara (jamdatun) dan baru hari ini menteri keuangan resmi melaporkannya.
berdasarkan penjelasan menteri keuangan sri mulyani bahwa lpei membentuk tim terpadu bersama badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), jamdatun kejaksaan agung dan inspektorat jenderal kemenkeu yang meneliti kredit-kredit bermasalah di lpei.
baca juga:back to back fajar-rian, jojo-gunting ulang sejarah 
baca juga:desa wisata terhubung dengan smart village
dari hasil penelitian tersebut terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur.
burhanuddin mengatakan untuk tahap pertama ini adalah empat debitur yang dilaporkan oleh kemenkeu yang diduga terindikasi melakukan fraud dengan nilai total rp2,505 triliun.
“jadi untuk tahap pertama rp2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) rii sekitar rp1,8 triliun, pt smr rp216 miliar, pt sri rp1,44 miliar, pt brs rp300,5 miliar. jumlah keseluruhannya total rp2,505 triliun,” kata burhanuddin.
usai menerima laporan tersebut dari menkeu sri mulyani jaksa agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyerahkannya kepada jaksa agung muda tindak pidana khusus (jampidsus) febrie andriansyah untuk diselidiki.
kejaksaan agung mendukung upaya kementerian keuangan dalam rangka bersih-bersih di kementerian keuangan.
menteri keuangan sri mulyani menambahkan pihaknya menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit bermasalah di lpei.
“kami manyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut,” kata sri.
sri juga menyampaikan bahwa pihaknya terus menegaskan kepada direksi lpei yang saat ini untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggungjawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik.
jaksa agung sanitiar burhanuddin menyebut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit pada lembaga pembiayaan ekspor indonesia (lpei) yang melibatkan empat debitur perusahaan, yang sudah terdeteksi sejak lama, yakni sekitar 2019.
"dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di lembaga pembiayaan ekspor indonesia yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," kata burhanuddin usai bertemu menteri keuangan sri mulyani di kejaksaan agung, jakarta, senin.
 dijelaskan lebih lanjut oleh kepala pusat penerangan hukum (kapuspenkum) ketut sumeda, bahwa dugaan ini hasil temuan yang dilakukan oleh tim gabungan lpei bersama badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), jaksa agung muda bidang tata usaha negara (jamdatun) dan inspektorat jenderal kementerian keuangan.
 "ini adalah temuan dari 3 tim gabungan ya, tadi sudah jelaskan tadi, yaitu ada bpkp, ada jamdatun dan inspektorat keuangan yang ada di kementerian keuangan," kata ketut menerangkan.
 menurut ketut, kenapa kasus ini baru dilaporkan sekarang, karena awalnya kasus diserahkan kepada jamdatun kejaksaan agung. akan tetapi, setelah dilakukan penelitian ditemukan dugaan tindak pidana.
 "ternyata ada mengandung unsur fraud ada unsur penyimpangan dalam pemberian fasilitas ataupun pembiayaan kredit dari lpei kepada para debitur tadi. sehingga karena sudah macet dan sebagainya, makanya kami serahkan ke pidsus (pidana khusus) untuk recovery aset," katanya.
karena baru diserahkannya penanganan perkara tersebut kepada jaksa agung muda pidana khusus (jampidsus), kata ketut, maka kejaksaan agung belum menentukan status penanganan perkara apakah sudah penyelidikan atau penyidikan.
status akan ditentukan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan penyelidikan oleh tim penyidik jampidsus.
"nanti setelah serangkaian pemeriksaan penyelidikan oleh teman-teman jampidsus akan ditentukan statusnya," katanya.
adapun keempat perusahaan yang disebutkan tadi, adalah debitur lpei yang bergerak di bidang kelapa sawit, bidang batu bara, nikel dan shipping atau perusahaan perkapalan.
ketut juga menyampaikan, bahwa untuk tahap pertama ada empat perusahaan yang dilaporkan. akan ada laporan tahap kedua yang diduga melibatkan enam perusahaan yang terindikasi fraud senilai rp3 triliun dan rp85 miliar.
 "untuk tahapan pertama tetap empat perusahaan. nanti untuk tahap kedua, kalau seandainya diserahkan nanti ke jampidsus ini masih kami imbau, tadi disampaikan oleh jaksa agung, itu ada enam perusahaan dengan nilai kreditnya rp3 triliun," kata ketut. (ant)