Bank Jambi Raih 3 Penghargaan, Top BUMD Award 2024

JAMBI - Direktur Utama Bank Jambi, H. Khairul Suhairi meraih penghargaan TOP CEO BUMD Award 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) unggulan dari seluruh Indonesia, pada Rabu (20/3) lalu, di Hotel Raffles Jakarta.

Selain itu, Bank Jambi juga meraih TOP Pembina BUMD dan TOP BUMD Award 2024 BPD Bintang 5. Penghargaan tersebut diberikan kepada BUMD yang telah sukses melewati proses penilaian dalam beberapa tahap.

Berdasarkan rilis yang diterima media ini, dibawah kepemimpinan Khairul Suhairi selaku Direktur Utama, Bank Jambi menorehkan kinerja yang mentereng baik dari sisi bisnis, layanan pelanggan, tata kelola perusahaan, dan kontribusinya terhadap pemerintah daerah. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi  atau Bank Jambi merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki  Pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.  

Tahun 2023, aset Bank Jambi seara year on year (YoY) tumbuh 7,1 persen dari Rp 12,82 triliun pada 2022 menjadi Rp 13,73 trilin. Demikian pula kredit dan pembiayaan naik 1,13 persen dari Rp 9,19 triliun menjadi Rp 9,3 triliun.

Pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja sepanjang 2023 mampu menaikkan komposisi portofolio kredit produktif dari 13,28 persen terhadap total kredit pada 2022 menjadi 14,77 persen pada 2023 atau meningkat Rp104,5 miliar.

Bank Jambi mengusung visi menjadi bank yang ideal dan sehat yang berkontribusi nyata untuk perekonomian Jambi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan layanan berbasis digital dan berkelanjutan serta dikelola secara profesional, dengan prinsip kehati-hatian. “Hal ini sejalan dengan salah satu misi Bank Jambi dalam mendukung program keuangan berkelanjutan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif yang pada akhirnya akan berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi,” ujar Khairul Suhairi dalam presentasi penjurian TOP BUMD Awards 2024 yang dilakukan secara daring, Jumat (8/3) lalu.

Sementara itu, tingkat kesehatan bank dengan nilai komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank Jambi secara umum Sehat, baik dari faktor profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Bank dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain.

Inovasi Digital dan Tata Kelola

Sebagai bank berbasis layanan digital, Bank Jambi mengembangkan inovasi teknologi antara lain Instant Loan yaitu Pinjaman Konsumtif yang dilakukan secara online melalui Mobile Banking Bank Jambi.

Bank Jambi juga menerapkan QRIS Dinamis yang merupakan fitur pembayaran berbasis QR secara dinamis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.  Bank Jambi juga memiliki layanan Top Up yang merupakan fitur pengisian ulang secara digital. Saat ini Bank Jambi memiliki fitur top up shopee pay, Pesantren, Link Aja, dan Gopay.

Selain itu, Bank Jambi juga memiliki layanan Virtual Account atau sistem yang membantu dalam proses pembayaran melalui Mobile Banking.  Ada pula Open API Banking yang merupakan layanan untuk mendapatkan akses ke berbagai data nasabah dari perbankan dan menggunakanya untuk membangun layanan keuangan alternatif.

Bank Jambi juga memiliki inovasi Branch Digitalization(Smart Branch System, KIOSK, Customer on Boarding) yang merupakan kumpulan proses perbankan yang menggunakan proses digital dalam pengoperasiannya. Bank BUMD ini juga sudah mengimplementasikan Fraud Detection System atau aplikasi yang berfungsi untuk mengelola dan mendeteksi fraud pada channel Bank.

Sedangkan inovasi terkait tata kelola yang dilakukan Bank Jambi antara lain self assessment secara digital kepada karyawan yang berada pada unit kerja yang rentan terjadinya benturan kepentingan. Misalnya di Divisi Umum terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bank Jambi dan divisi Sumber Daya Manusia terhadap proses penerimaan karyawan Bank Jambi.

Bank Jambi juga memberikan dukungan terhadap pemerintah melalui program-program yang selaras dengan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.