Gandeng BPOM, SAH Edukasi Masyarakat Akan Peta Mutu Obat dan Makanan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-  Tiada hari tanpa program untuk membantu masyarakat. Totalitas pengabdian terus dilakukan Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM atau kerap disapa SAH.
Kali ini, Anggota DPR yang dikenal luas sebagai Bapak Beasiswa Jambi itu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama lintas bersama sektor atau tokoh masyarakat berkerjasama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Balai POM Jambi Veramika Ginting, S.Si., Apt., M.H, tokoh masyarakat dan Ketua Forum RT Kecamatan Telanaipura Marfauzi, lalu hadir Sekretaris Forum RT Kecamatan Telanaipura Rebi Martina dan orang dekat SAH yang juga Ketua Yayasan Yabe Lale Hayati Hairunnisa serta ratusan masyarakat Kecamatan Telanaipura Jambi.
Dalam kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan di Grand Hotel, Senin (29/4) Jambi kemarin, SAH menjelaskan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko yang difokuskan pada strategi preventif dengan mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan komunikasi risiko strategis.
"Pemberdayaan masyarakat penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya obat dan makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi," ungkapnya.
Dalam hal ini menurutnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Karena menurut Doktor lulusan Universitas Jambi ini, mendorong peningkatan perlindungan masyarakat perlu ada peta mutu Obat dan Makanan yang meliputi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan.
"Peta risiko terhadap mutu dan keamanan produk, butuh disosialisasikan dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman untuk memberdayakan masyarakat," imbuhnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi kegiatan yang terintegrasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap.
”Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (streghtening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan merupakan kegiatan terpadu dan holistik sehingga sangat dibutuhkan kerjasama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat," pungkasnya. (*)