Realitaskah Program Rp100 Juta per RT, Tawaran Manis atau Jaminan Kegagalan?

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Program Bakal Calon Walikota (Bacawako) Jambi, Maulana, yang mengusung janji dana sebesar Rp100 juta per RT per tahun jika terpilih sebagai walikota Jambi, mengundang perdebatan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada 2021, PAD mencapai Rp 384 juta, tahun 2022 sebesar Rp 437 juta, dan tahun 2023 sebesar Rp 448 juta.
Namun, jika program Bacawako Maulana untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 100 juta untuk setiap RT direalisasikan, karena hampir separuh dari PAD Kota Jambi akan tersedot.

BACA JUGA:Mampukah APBD Kota Tanggung Rp 100 Juta per RT? Masyarakat Perlu Cermat Menilai Program Kandidat

BACA JUGA:2024, Pemkot Jambi Fokus Pembangunanan Jalan Proyek Fisik di Kota Jambi

Dengan jumlah RT sebanyak 1.652 di Kota Jambi, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 165 miliar per tahun.
Pertanyaannya, sanggupkah APBD Kota Jambi memenuhi anggaran sebesar itu?

Dengan PAD yang masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan besar untuk program tersebut, tampaknya APBD Kota Jambi akan menghadapi kendala finansial yang signifikan.

Menanggapi hal ini, Pakar Ekonomi dari Universitas Jambi, Prof. Haryadi, menekankan perlunya konsep yang matang dari para calon kepala daerah.

BACA JUGA:Sampah Menumpuk di 90 TPS Liar, Kota Jambi Terlihat Kumuh

BACA JUGA:11 Kelurahan di Kota Jambi Masih Terdampak Banjir

"Terlalu sering kita melihat janji-janji yang sulit dijalankan karena terbentur regulasi atau peraturan. Ini hanya akan mengecewakan masyarakat," ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Prof. Haryadi menyampaikan bahwa perhatian yang lebih besar seharusnya diberikan pada infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan.

"Pembangunan haruslah fokus pada kebutuhan yang nyata, bukan sekadar janji manis," tambahnya.
Dalam konteks alokasi anggaran, Prof. Haryadi menyoroti kebutuhan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya dari masyarakat.

"Perencanaan yang baik haruslah menggali kebutuhan dari bawah. Janji-janji politik harus disertai dengan perencanaan yang konkret," tegasnya.

BACA JUGA:Minim, Kota Jambi Hanya Miliki 38 Hydrant yang Aktif

BACA JUGA:Penduduk Miskin Ekstrem Kota Jambi Diklaim Turun 10 Persen, Ini Faktanya
Kritik Prof. Haryadi juga mengarah pada pertimbangan apakah alokasi anggaran sebesar Rp 100 juta per RT per tahun akan dilakukan sekali dalam satu periode kepemimpinan atau setiap tahun.