PDIP Berpotensi Geser Kursi PKS, Pasca MK Putuskan PSU di 2 TPS Kabupaten Batanghari

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Selasa , 11 Jun 2024 - 06:19

Salah seorang pemilih mendapatkan arahan dari Kelompok Penitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Febaruari 2024 di Provinsi Jambi. --

pdip berpotensi geser kursi pks, pasca mk putuskan psu di 2 tps kabupaten batanghari                            jambi, jambiekspres.co- mahkamah konstitusi (mk) memutus agar komisi pemilihan umum (kpu) melakukan pemungutan suara ulang (psu) di daerah pemilihan (dapil) 2 batanghari-muaro jambi.
pemohonan ini dilayangkan partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (phpu)  untuk pemilihan anggota dprd provinsi jambi. berdasarkan amar putusan nomor 73-01-03-05/phpu.dpr-dprd-xxii/2024 yang dibacakan mk, psu akan dilakukan di dua lokasi.
keduanya yakni tps 02 dan tps 04 desa kembang sari, kecamatan maro sebo ulu, kabupaten batanghari.
baca juga:92 tps diminta psu, ppp jambi persoalankan dpk kota jambi di mk
baca juga:12 tps gelar pemilu ulang, psu bisa menentukan jatah kursimenariknya, putusan mk ini membuat pks yang meraih kursi kesepuluh saat ini terancam.
soalnya pdip berpotensi menggeser kursi partai berlambang bulan sabit kembar dari dapil 2 batanghari-muaro jambi.sesuai keputusan kpu provinsi jambi nomor 13 tahun 2024 tentang penentapan hasil pemilu anggota dprd provinsi jambi, pks mengantongi 19.245 suara dan pdip mendapatkan 57.580 suara. setelah dibagi 3 dengan menggunakan metode sainte lague, sisa perolehan suara pdip menjadi 19.193 suara.
artinya perolehan suara pks hanya selisih 52 suara dengan kursi kedua pdip. sedangkan jumlah potensi  daftar pemilih pada dua tps yang diputus psu tersebut lebih kurang 600 pemilih. komisioner kpu provinsi jambi, suparmin mengatakan bahwa dalam gugatannya, pdip meminta untuk dilakukan psu di 9 tps muaro jambi yakni di desa tangkit, kecamatan sungai gelam.
baca juga:tujuh tps di jambi psu, 4 di kota jambi dan 3 di batanghari 
baca juga:bawaslu kaji kemungkinan psu di tps 66 kenai besar kecamatan alam barajokemudian 5 tps di kecamatan maro sebo ulu, kecamatan muara bulian, batanghari. lalu 6 tps di kecamatan danau kerinci, kabupaten kerinci."dari gugatan itu, mk mengabulkan permohonan di tps 02 dan tps 04 desa kembang seri, kecamatan maro sebo ulu, kabupaten batang hari," ujarnya. suparmin menyebutkan bahwa pihaknya akan segera menjalankan putusan tersebut.
menurutnya, kpu diberi waktu 30 hari ke depan untuk melaksanakan psu sesuai putusan mk."iya benar. waktunya 30 hari untuk kami. tapi kami masih menunggu kpu ri. kami masih perlu bikin laporan dulu dan menunggu perintah kapan akan dilaksanakan. tapi yang jelas akan dilaksanakan segera," sebutnya.mantan komisioner kpu muaro jambi ini menjelaskan, dari sejumlah gugatan yang dilayangkan pdip.
hanya dua tps di kabupaten batanghari yang dikabulkan untuk dilakukan psu.
baca juga:bawaslu rekomendasikan psu di kuala lumpur, ini penyebabnya
baca juga:bawaslu tebo rekomendasikan psu di 3 tps
"itu mengikat jadi tidak ada alasan lagi tidak dilaksanakan dua tps itu. gugatan yang lain ditolak karena tidak beralasan hukum," katanya.sementara itu, ketua dpw pks provinsi jambi heru kustanto mengaku sudah mendapat kabar terkait adanya psu dapil 2 kabupaten batanghari-muaro jambi dan menghormati putusan tersebut.
“iya, sudah ada informasinya dari teman-teman. kita mengharmati putsan tersebut,” sebutnya. heru menyebutkan bahwa pihaknya akan mengikuti tahapan dan proses psu tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.
“sebagai peserta pemilu kita siap mengikuti apa yang sudah diputuskan mk dan kpu,” ungkapnya. heru tetap optimis pks akan mempertahankan kursi dari dapil  batanghari-muaro jambi.
menurutnya, dpw pks provinsi jambi akan ikut mengawal dan menyiapkan saksi untuk pelaksanaan psu tersebut. “yang jelas kita akan kawal dan siapkan saksi,” katanya.sekretaris bspn dpd pdip provinsi jambi, akmaluddin merasa puas atas hasil keputusan dari mk yang memerintahkan kpu batanghari untuk melaksanakan psu.
baca juga:rekruitmen dimulai, kpu jambi terima 9.913 patarlih yang akan coklit data pemilih pilkada 2024
baca juga:pencabutan batas minimal usia cakada, kpu belum menerima file putusan ma akmaluddin menjelaskan hakim mk menemukan fakta hukum bahwa ada pelanggaran administrasi pemilu di dua tps tersebut.
"itu cukup artinya fakta hukumnya ketemu yang diyakinin oleh mahkamah di dua tps itu, yang lain mahkamah punya pertimbangan yang lain," pungkasnya. (*)