Dewan Sebut Belanja Modal Muaro Jambi Tidak Sehat, Fraksi PDI Perjuangan Mendorong Peningkatan Anggaran
Anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi PDIP Usman Halik --
MUAROJAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan pandangan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun lalu, khususnya terkait belanja modal yang dinilai kurang sehat.
Pendapat ini disampaikan oleh anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Usman Halik, saat rapat kerja DPRD Muaro Jambi dalam rangka meninjau Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.
BACA JUGA:Pemprov Jambi Tegaskan Dukungan Pembangunan Museum Candi Muarojambi
BACA JUGA:Daftar 7 Objek Wisata Religi di Jambi, Mulai Masjid Cheng Hoo Hingga Candi Muarojambi
Menurut Usman Halik, fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa alokasi anggaran belanja modal pada APBD tahun lalu tidak seimbang jika dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
Anggaran belanja modal hanya mencapai Rp. 281 miliar lebih, sementara belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masing-masing mencapai Rp. 571 miliar lebih dan Rp. 372 miliar lebih.
"Nilai belanja modal terlalu rendah dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa," ungkapnya.
BACA JUGA:BKD Muarojambi Usulkan Formasi PPPK 2024
BACA JUGA:Pembelian Gas 3 Kg di Muarojambi Wajib Gunakan e-KTP
Sebagai cerminan pembangunan infrastruktur dan sarana, belanja modal menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Usman Halik menekankan bahwa semakin banyak pembangunan yang dilakukan, akan semakin meningkatkan kinerja keuangan daerah.
Belanja modal juga memiliki efek pengganda yang lebih besar dan jangka panjang dibandingkan dengan jenis belanja lainnya.
Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan mendorong agar alokasi anggaran belanja modal di masa mendatang ditingkatkan.
BACA JUGA:Serapan APBD Muarojambi Ditargetkan 98 Persen, Segini Realisasinya Saat Ini