Dewan Minta Bappenas Bangun Ujung Jabung pada Sektor Infrastruktur Jalan Hingga Jembatan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk segera membangun infrastruktur jalan dan jembatan di Ujung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pinto mengatakan, infrastruktur yang memadai di Ujung Jabung sangatlah penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

"Saat ini, kondisi infrastruktur dan jalan di Ujung Jabung masih memprihatinkan" kata Pinto. 

Kondisi ini, lanjut Pinto, menghambat akses masyarakat ke berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar.

BACA JUGA:Pemkab Tanjab Barat Qurban 69 Sapi dan 8 Kambing pada Hari Raya Idul Adha

BACA JUGA:Gerakan Pramuka Kwarda Jambi Kurban 3 Ekor Sapi

"Bahkan, kondisi ini juga menyebabkan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat," ujar Pinto.

Pinto berharap, Bappenas dapat segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Ujung Jabung.

"Kami mohon kepada Bappenas untuk mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Ujung Jabung," kata Pinto.

Pinto yakin, dengan infrastruktur yang memadai, Ujung Jabung akan menjadi kawasan yang lebih maju dan sejahtera.

"Pembangunan infrastruktur ini akan membuka peluang baru bagi masyarakat Ujung Jabung untuk meningkatkan taraf hidup mereka," ujar Pinto.

Terpisah, perkembangan terakhir untuk Pelabuhan Ujung Jabung dikatakan Gubernur Jambi Al Haris yakni Pelabuhan Ujung Jabung yang direncanakan sebagai pelabuhan utama ditargetkan masuk kedalam rencana pusat periode mendatang. 

Lantaran besarnya pembiayaan untuk membuat pelabuhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga pemprov memandang realistis pelabuhan akan terwujud jika masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Hal itu diakui oleh Gubernur Jambi Al Haris. Ia menegaskan kelanjutan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung, terus diusulkan untuk ditangani oleh Pemerintah Pusat, karena memang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.