Ada Mis-Administrasi Kasus Guru TK di Muaro Jambi, Gubernur Sebut Tak Pas BPKAD Minta Pengembalian Uang

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Jurnal |

Sabtu , 06 Jul 2024 - 06:40

DITEMUI GUBERNUR: Gubernur Jambi Al Haris mendatangi kediaman Asniati, guru TK Negeri 3 Sungai Bertam, Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, yang diminta mengembalikan uang gaji Rp 75 juta.--

ada mis-administrasi kasus guru tk di muaro jambi, gubernur sebut tak pas bpkad minta pengembalian uang                            jambi, jambiekspres>co-gubernur jambi al haris pada jumat (5/7) turun tangan mengunjungi rumah guru tk asniati yang diminta mengembalikan uang rp 75 juta.
uang sejumlah itu merupakan gaji selama dua tahun, sementara dirinya telah dinyatakan pensiun dua tahun lalu, namun tanpa pemberitahuan. adapun asniati merupakan guru tk negeri 3 sungai bertam, jaluko kabupaten muaro jambi. 
menggunakan baju kotak-kotak berwarna biru kombinasi putih, al haris menyambangi kediaman asniati di pondok meja, kabupaten muaro jambi.
baca juga:sudah pensiun, guru tk di muaro jambi harus kembalikan kelebihan pembayaran gaji rp75 juta
baca juga:213 guru pppk belum lengkapi syarat perekaman data pengajuan gaji
seusai menemui asniati, al haris menegaskan, jika pemerintah muaro jambi melalui bpkad-nya minta dikembalikan uang yang sudah diterima sang guru tk itu, seharusnya tidak pas. karena diduga ada mis-administrasi, sebab, asniati telah mengajar dan mengabdi dan berhak menerima haknya.
"kalaupun toh secara administrasi keuangan harus dikembalikan saya nanti yang akan kembalikan (bayar) uangnya," ucap haris di samping asniati yang sesekali menyeka air matanya.
al haris menilai ada mis-administrasi ketika pendataan dari manual ke aplikasi digital. atau istilahnya simtek di dalam kepegawaian yang biasanya terlacak di sana perihal pensiun, naik pangkat. 
baca juga:dorong perguruan tinggi indonesia tingkatkan kolaborasi internasional untuk peningkatan kualitas riset
baca juga:belum gajian sejak mei, guru pppk sma dan smk se-provinsi jambi keluhkan kebijakan pemprov jambi 
"tapi sistem (digital) baru jalan, mungkin ada yang tidak pas sehingga beliau dianggap pensiun umur 58 tahun semestinya fungsional guru pensiun umur 60 tahun. nah data itulah yang membuat rancangan," jelas al haris.
lanjut haris, tidak ada satu surat pun yang meminta sang guru pensiun atau menahan gaji.
 "berarti beliau merasa guru fungsional seyogyanya pensiun umur 60 tahun," kata gubernur.
orang nomor satu di provinsi jambi itu menilai tindakan yang dilakukan asniati tetap mengajar benar. lantaran ia tetap menerima gaji tiap bulannya, karena telah bekerja mengajar dibuktikan dengan menerima upah. 
lebih lanjut, gubernur al haris akan meluruskan persoalan ini karena dirinya merupakan pembina kepegawaian di provinsi jambi. 
"saya akan meluruskan ini, saya menjamin ini sudah klir. karena guru adalah orang yang berjasa untuk kita semua, karena tidak boleh guru dibebani hal yang tidak baik," katanya.
dengan kejadian ini, al haris menyampaikan pesan penting kepada bupati, walikota, kadis pendidikan dan kepala bkd se provinsi jambi.
"tolong layanan dengan baik, pensiun-pensiun guru kita semua," harapnya.
sejatinya, sambung haris, guru mestinya fokus mengajar. karena tidak bisa pintar dan cerdas seseorang jika tanpa guru. "dan kita wajib memberikan perlindungan kepada guru kita semua," pungkasnya.
hal senada juga dikatakan ketua dprd provinsi jambi edi purwanto. ia menyebut bahwa asniati tidak perlu mengembalikan uang tersebut, dan juga meminta kepada pemerintah kabupaten muaro jambi untuk bertanggungjawab terhadap persoalan ini. bahkan, secara tegas edi purwanto menyebut jika asniati masih dibebankan untuk pengembalian uang tersebut, dirinya yang akan pasang badan membayarkan uang tersebut.
“ibu asniati tidak perlu mengembalikan uang itu, pemkab harusnya yang bertanggungjawab dengan kelalaian ini. kalau pemkab tidak mampu mencarikan solusinya, saya siap mengganti uang tersebut,” tegasnya.
di sisi lain, edi purwanto menilai bahwa dari apa yang terjadi pada asniati ini juga terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten muaro jambi dalam hal ini badan kepegawaian daerah (bkd). edi purwanto juga meminta evaluasi kinerja dinas pendidikan kabupaten muaro jambi kaitan dengan pendataan guru.
“kita minta ini jadi pembelajaran pemkab, bagaimana soal pendataan guru aktif dan guru pensiun, kemudian soal administratif. sehingga kejadian ini tidak terulang. saya minta ini segera diselesaikan, kasihan sudah mengabdi dan mencerdaskan anak bangsa, diusia pensiun ini harus memikirkan persoalan ini,” pungkasnya. (*)