Mantan Waketum PBNU Sebut Muktamar Buruk Melahirkan Kepengurusan Buruk
Suasana acara Silaturahmi Nasional dengan tema "Penerapan Khitah NU dalam Politik Kebangsaan” yang diselenggarakan Akademi Kepemimpinan Dipantara di kawasan Cilandak, Jakarta--
JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-As’ad Said Ali, mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyatakan bahwa Muktamar NU yang berkualitas buruk akan menghasilkan kepengurusan yang tidak optimal.
Pernyataan ini disampaikan untuk menyoroti kondisi PBNU saat ini yang dinilai penuh dengan konflik dan ketidakstabilan.
“Kisruh yang terjadi di PBNU saat ini merupakan dampak dari Muktamar Lampung yang penuh rekayasa. Hasil dari muktamar tersebut telah menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi, yang menyebabkan konflik dan kekacauan di tubuh PBNU,” ujar As’ad di Cilandak sebagaimana dikutip jambiekspres.co dari Antara.
BACA JUGA:Panas PBNU Ingin Rebut PKB, Gus Jazil: PKB Bukan Badan Otonom PBNU
BACA JUGA:PBNU Rencanakan Bentuk Pansus untuk Kembalikan PKB ke NU
Sementara itu, A. S. Hikam, mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengungkapkan keprihatinannya terhadap arah gerakan PBNU yang dinilai telah menyimpang dari khitah organisasi.
“Saat ini, PBNU tampak kurang fokus pada urusan sosial dan keagamaan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Sebaliknya, energi organisasi banyak tersedot oleh isu-isu politik yang seharusnya bisa dihindari,” kata Hikam.
Arifin Junaidi, mantan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, menambahkan bahwa meskipun PBNU menghadapi berbagai tantangan, PKB harus tetap berperan sebagai representasi politik NU yang sesuai dengan nilai-nilai khitah PBNU.
BACA JUGA:Cak Imin Curhat Soal Konflik PKB vs PBNU
BACA JUGA: LP Ma'arif PBNU Bentuk Satgas Cegah Perundungan di Lembaga Pendidikan
Pandangan-pandangan ini disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional bertema “Penerapan Khitah NU dalam Politik Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh Akademi Kepemimpinan Dipantara, lembaga think tank yang berfokus pada kajian kepemimpinan di kalangan NU. (*)