Ramai-ramai Teken Petisi Pertanyakan Soal Kelulusan PPPK

TEKEN PETISI: Para peserta tes PPPK di Kota Sungai Penuh menandatangani petisi sebagai bentuk protes terkait pengumuman kelulusan PPPK di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, kemarin. FOTO : HENDRI DEDE PUTRA/JAMBIEKSPRES--

BPKSDM Klaim Sudah Sesuai Aturan

SUNGAI PENUH, JAMBIEKSPRES.BACAKORAN.CO - Ratusan peserta yang tidak lolos seleksi PPPK di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci tandatangani petisi, Senin kemarin (25/12/2023). 

Mereka menuntut keadilan dan transparansi Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam menentukan kelulusan PPPK tahun 2023.

Tanda tangan petisi itu dilakukan di  depan kantor Kominfo Sungai Penuh. 

Mereka merasa dicurangi dan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. 

"Kita bergabung dan sama-sama berjuang untuk keadilan dan transparansi dalam seleksi PPPK," ujar salah satu peserta.

BACA JUGA:Angka Kecelakaan Turun 39 Persen

BACA JUGA:Israel Serang Kamp Pengungsi di Gaza

Peserta PPPK Kota Sungai Penuh lainnya juga mengatakan sama. "Kita sama - sama berjuang untuk keadilan dan transparansi, kami dari Kota Sungaipenuh juga akan menggelar unjuk rasa secara bersama," ujarnya.

Koordinator,  Edios menjelaskan, adapun kejanggalan dalam hasil tes PPP diantaranya Panitia tidak mengumumkan hasil pengumuman yang transparan. Ditemukan peserta yang dinyatakan lulus PPPK nilai lebih rendah dibanding peserta yang dinyatakan lulus.

Ditemukan peserta yang lulus masa honornya jauh di bawah yang dinyatakan tidak lulus. PPPK yang lulus penyandang disabilitas adalah orang yang sehat secara rohani dan jasmani. Sedangkan, peserta disabilitas tidak lulus. Peserta yang sudah masuk kategori K2 dinyatakan tidak lulus, padahal peserta tersebut adalah prioritas.

"Banyak lagi kejanggalan lainnya. Kita sudah sepakat akan melakukan demo dalam waktu dekat ini, menuntut keadilan dalam penentuan kelulusan PPPK ini," ujarnya 

Selain itu, katanya, juga akan melaporkan kecurangan - kecurangan dalam penentuan kelulusan PPPK kepada Ombudman, Pemerintah Provinsi Jambi, Kemenpan hingga presiden. 

"Kita jangan takut, dibelakang kita ada dari birokrat, Dewan hingga pusat. Kita akan laporkan persoalan kecurangan ini," katanya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan