Petugas Sortir Temukan Surat Suara Sobek dan Bernoda

JAMBI- Komisi Pemilhan Umum (KPU) 11 kabupaten/kota terus melakukan pelipatan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam proses sortir dan pelipatan itu, ditemukan surat suara rusak dan bernoda.
Di Kabupaten Batangahari misalnya, petugas sortir menemukan 31 surat suara cacat lantaran terdapat noda dan sebagian dalam kondisi sobek.

"Dari hasil sortir lipat yang dilakukan tersebut, diketahui ada kekurangan pengiriman surat suara capres dan cawapres sebanyak 120 exemplar ditambah 31 surat suara ada noda dan sobek," ujar Ahmad Halim, Ketua KPU Batanghari.
Dari total 227.052 surat suara calon presiden dan calon wakil presiden yang seharusnya diterima KPU Batanghari, juga terdapat 120 surat suara yang kurang.

Untuk kekurangan dan surat suara yang cacat tersebut telah dilaporkan ke KPU RI melalui aplikasi SILOG.

BACA JUGA:KPU Jambi Ingatkan Peserta Pemilu, Tak Serahkan LADK Bisa Disanksi

BACA JUGA:Muhammad Harrifar Syafar Caleg Muda Potensial Gerindra
"Pengiriman kekurangan surat suara ini biasanya dibarengi dengan daerah lainnya. Jadi untuk Jambi biasanya sekaligus," ujarnya.
Sementara itu, KPU Kabupaten Tebo melibatkan 60 orang dalam sortir dan pelipatan surat suara yang nantinya akan dimasukkan ke dalam 134 kotak.

Dari angka ini, 133 kotak berisi 2.000 surat suara dan 1 kotak berisi 1.960 surat suara.
"Jadi total surat suara yang dilipat sebanyak 267.960. Jumlah itu terdiri dari 262.261 daftar pemilih tetap Kabupaten Tebo ditambah 2 persen surat suara cadangan," kata Atiul Fuaidiyah, Ketua KPU Tebo.

BACA JUGA: PKB Minta Silang Pendapat Tak Perlu Diperpanjang

BACA JUGA:Terkait Logistik Pemilu, Bawaslu Ingatkan KPU Agar Tak Kecolongan dari Banjir
Pelipatan surat suara ini melibatkan masyarakat dan diberikan upah. "Perlembarnya dibayar Rp250," kata Atiul.
Untuk tim sortir, KPU Tebo menyiapkan 20 orang yang berasal dari staf dan internal dan bertugas 10 orang secara bergiliran.

Pelipatan surat suara ini juga diamankan dan dijaga ketat oleh anggota TNI dan Polri. "Kita juga melibatkan Bawaslu dalam Pengawasan," pungkasnya. (*)