Tidak lama setelah dia resmi menjabat sebagai Kasad, Agus Subiyanto lanjut diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden RI. Proses pencalonannya sebagai Panglima tidak berlangsung lama, karena hanya dalam waktu 27 hari, Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali dilantik oleh Presiden RI, tetapi kali ini sebagai Panglima TNI.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai Agus Subiyanto sebagai seorang prajurit “paket lengkap” karena dia punya pengalaman bertugas di satuan tempur, pendidikan, sampai teritorial.
Di lingkungan teritorial, Agus juga tercatat pernah menjabat Danrem 132/Tadulako Palu dan Pangdam III/Siliwangi. Saat menjabat Danrem (Tadulako), Agus ikut berjibaku dalam penanganan bencana likuifaksi di Palu.
Agus juga lulus dari Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoad), Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, hingga Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dia juga pernah menjadi dosen di lingkungan Seskoad.
Dengan demikian, Agus terbilang sosok dengan 'paket komplet' karena mengikuti Dikbangum (Pendidikan Pengembangan Umum) TNI lengkap, memiliki penugasan beragam.
Walaupun demikian, Anton menilai Agus masih harus membuktikan kepada publik riwayat kedekatannya dengan Presiden Jokowi tidak memengaruhi sikapnya sebagai prajurit, yang dituntut untuk netral dan tidak berpihak selama tahun politik.
Oleh karena itu, Agus sudah seharusnya mampu dan dapat menunjukkan bahwa dirinya berkomitmen besar menjaga muruah TNI tidak ikut berpolitik praktis.
"Terlalu besar risikonya jika netralitas TNI tidak dijaga kuat dalam Pemilu 2024. Terlebih, keluarga Jokowi juga akan ikut meramaikan kontestasi politik mendatang. Profesionalitas Agus akan diuji dalam memimpin TNI di tengah pergantian rezim kali ini,” kata Anton Aliabbas.
Agus Menjawab Tantangan
Pertanyaan mengenai komitmen netralitas berulang kali ditujukan kepada Agus dalam beberapa kesempatan sejak dia diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden RI. Dalam berbagai kesempatan itu, Agus konsisten menjawab komitmennya terhadap netralitas TNI tetap sama dan tidak berubah, meskipun dia memiliki riwayat kedekatan dengan Presiden sejak dia menjabat sebagai Dandim Surakarta.
Bagi Agus, netralitas TNI diatur cukup jelas dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Agus, yang pada hari ini resmi menjabat sebagai Panglima TNI, juga menambahkan masyarakat dapat melaporkan langsung ke TNI manakala menemukan prajurit yang bersikap tidak netral. Aduan itu dapat diserahkan ke Posko Aduan Netralitas TNI, yang diluncurkan oleh pendahulunya, Laksamana TNI Yudo Margono pada 20 November 2023.
“Kami sudah kickoff (meluncurkan, red) netralitas, dan membuat posko. Jadi, di tiap wilayah ada posko pengaduan, kalau ada TNI yang tidak netral silakan diadukan ke posko tersebut,” kata Agus saat jumpa pers selepas upacara serah terima jabatan panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Jakarta, Rabu.
Kemudian, terkait riwayat kedekatannya dengan Presiden Jokowi, Agus menilai itu sebagai sesuatu yang lumrah dan bagian dari pekerjaan.
“Saya itu berdinas tidak hanya di Solo (Surakarta, red.), mungkin kebetulan waktu saya di Solo bertemu dengan Pak Jokowi,” kata Agus Subiyanto saat ditemui ANTARA di DPR RI pekan lalu.
Kedekatan dengan pimpinan daerah merupakan sesuatu yang dia terapkan karena TNI perlu membangun hubungan erat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Oleh karena itu, kedekatan yang sama juga terjalin saat Agus menjabat sebagai Komandan Resor Militer (Danrem) 061/Suryakencana di Bogor, kemudian Panglima Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi yang menaungi wilayah Banten dan Jawa Barat.