JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO - Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), mengkritik banyaknya artis yang maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2024, dengan menyebut hal tersebut sebagai indikasi kegagalan partai politik dalam mencetak kader berkualitas.
Hadar menilai bahwa tingginya jumlah artis yang dicalonkan menggambarkan ketidakmampuan partai politik dalam menyiapkan kader yang kompeten.
Ini merupakan tanda jelas ketidakmampuan partai politik dalam mempersiapkan kader yang lengkap dan memenuhi kriteria," ujarnya sebagaimana dikutip jambiekspres.co dari ANTARA.
BACA JUGA:Partisipasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 Masih Minim
BACA JUGA: Kotak Kosong Menang, Bawaslu Sarankan Pilkada Digelar 2025
Menurut Hadar, seharusnya partai politik mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di wilayah tempat pilkada berlangsung.
Setelah mengidentifikasi kebutuhan tersebut, partai politik seharusnya menyiapkan kader yang berpengalaman dan memiliki kapabilitas untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat.
Namun, Hadar menilai bahwa banyak partai politik lebih memilih untuk mencalonkan artis sebagai kepala daerah.
"Ini adalah bentuk pragmatisme yang berlebihan dan mencari jalan pintas untuk meraih suara," katanya.
Hadar mengimbau kepada partai politik untuk memantau secara ketat proses kampanye dan kinerja para artis yang mereka calonkan.
BACA JUGA:Gerakan Coblos Tiga Paslon Jadi Sorotan di Pilkada Jakarta
BACA JUGA:Kotak Kosong di Pilkada Dinilai Tanda Ketidakstabilan Demokrasi
"Partai politik harus bertanggung jawab atas kinerja calon yang mereka usung. Jika mereka terpilih, partai harus memastikan bahwa artis tersebut bekerja dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan rakyat," tegas Hadar.
Ia juga berharap bahwa calon kepala daerah dari kalangan artis dapat sepenuhnya meninggalkan dunia hiburan dan fokus pada tugas mereka untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan wilayah yang mereka pimpin. (*)