JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Prof. Tjandra Yoga Aditama, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), menyambut positif rencana pemerintah periode 2024-2029 yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara nasional, termasuk untuk tuberkulosis (TB).
"Sebagai negara dengan kasus TB tertinggi kedua di dunia, ini adalah langkah penting. Kami sangat mendukung jika pemerintah baru memberikan prioritas pada pengendalian TB," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Tjandra, yang juga merupakan Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menggarisbawahi pentingnya kebijakan ini di tengah tingginya jumlah kasus TB di Indonesia.
Laporan Global TB Report 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi kedua setelah India, dengan sekitar 1.060.000 kasus TB dan 134.000 kematian setiap tahunnya.
BACA JUGA:Cegah Penyakit Menular, Lapas Muara Bungo Lakukan Skrining TB Paru
BACA JUGA:Indonesia Juara FIFAe World Cup 2024 Football Managers
Ia menekankan bahwa pengendalian TB harus mencakup berbagai pendekatan, mulai dari upaya promotif seperti edukasi masyarakat, hingga tindakan preventif yang mencakup vaksinasi dan peningkatan nutrisi untuk meningkatkan imunitas.
Deteksi dini menjadi fokus penting, dan Tjandra mendorong dilakukannya pemeriksaan kesehatan, termasuk check-up, serta pemantauan kontak untuk kelompok yang berisiko tinggi.
Selain itu, pengobatan yang menyeluruh dan efektif bagi pasien TB, baik yang sensitif maupun yang resisten obat, juga harus diperhatikan, diiringi dengan langkah-langkah pencegahan penularan.
Tjandra juga mengusulkan agar program pemeriksaan kesehatan yang direncanakan meliputi deteksi penyakit paru lainnya, seperti kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronis, mengingat tantangan kesehatan paru di Indonesia.
BACA JUGA:Kelumpuhan TBC Tulang dan Polio, Ini Perbedaan dan Pencegahannya
BACA JUGA:Obat untuk TBC pada Ibu Hamil Dinilai Aman, Berisiko Kecil
Menutup pernyataannya, Tjandra mengapresiasi komitmen pemerintah baru untuk mengutamakan pengendalian TB sebagai salah satu prioritas kesehatan nasional. Ia berharap program ini dapat dilaksanakan dengan sukses.
Sebelumnya, pemerintah yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumumkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang ditargetkan untuk 52 juta penduduk Indonesia pada tahun 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara rutin, baik sekali atau dua kali setahun, mencakup pemeriksaan tensi, gula darah, asam urat, dan potensi penyakit katastropik, termasuk TB. (*)