JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berupaya memasang belasan menara pemantau gas rumah kaca di berbagai lokasi di Indonesia untuk keperluan observasi secara akurat perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati kepada Komisi V DPR RI saat agenda rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
"Jadi kami memasang rencananya ada 11-12 tower di seluruh Indonesia pada ketinggian sampai 100 meter, ini yang mengawasi gas-gas rumah kaca," kata dia diikuti dalam jaringan (daring) Komisi V DPR RI di Jakarta.
Dia mengatakan hal itu merupakan inisiatif Global Greenhouse Gas Watch (G3W) dan Integrated Global Greenhouse Gas Information System (IG3IS) untuk membantu upaya menekan emisi dan serapan gas rumah kaca berdasarkan observasi dan sains terkini.
BACA JUGA: 99 Persen Bencana di Indonesia Akibat Iklim dan Cuaca
BACA JUGA:BMKG Peringatkan Pentingnya Mitigasi Perubahan Iklim dalam Menghadapi Kenaikan Suhu
Dalam rencananya, BMKG akan memasang 11 hingga 12 menara pemantau gas rumah kaca di berbagai lokasi di Indonesia, dengan ketinggian setiap menara mencapai 100 meter.
“Pemantauan ini penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber pencemar serta daerah-daerah yang berpotensi menyerap gas rumah kaca,” ujarnya.
Informasi ini, ujarnya, dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif, guna mengurangi dampak dari peningkatan suhu global yang semakin signifikan.
Dwikorita menambahkan bahwa BMKG telah menyampaikan rencana lokasi pemasangan menara tersebut kepada Kemenko PMK, dengan harapan dapat segera disiapkan untuk implementasi pada tahun depan.
"Geo tagging juga sudah bisa diidentifikasi, dan akhir pekan ini akan ada rakornas dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas langkah-langkah selanjutnya," katanya.
Dengan adanya pemantauan gas rumah kaca yang lebih terintegrasi, BMKG berharap dapat mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan memberikan data yang lebih akurat untuk perumusan kebijakan yang berbasis ilmiah. (ant)