JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menyayangkan sejak dibentuknya BUMD PT Siginjai Sakti hingga saat ini tidak ada Core Bisnis yang jelas. Bahkan sejak dibentuk tahun 2021 sampai dengan hari ini tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD kota Jambi Zayadi, Minggu (17/11/2024).
Zayadi mengatakan, pihaknya juga menyayangkan bahwa direksi yang lama mengundurkan diri sehingga hal itu menambah catatan buruk BUMD.
"Saya minta perlu ada ketegasan dari pemerintah, Siginjai Sakti ini mau dilanjutkan atau tidak. Kita harus jeli dan tidak perlu juga memaksanakan diri. Karena APBD yang diinvestasikan di situ lumayan besar," tambahnya.
Dia mengungkapkan karena bersifat perseroan, maka pemerintah cukup sulit untuk melakukan intervensi terlalu jauh. Padahal investasi yang ditanamkan di perusahaan tersebut murni dari APBD Kota Jambi.
BACA JUGA:BUMD Siginjai Sakti Ditangani Kejari, Audit Penyertaan Modal Rp 10 Miliar
BACA JUGA:Terkait BUMD Siginjai Sakti, Minta Petunjuk BPK serta Koordinsai ke Kemdagri
"Kita hanya diberikan angin segar, ada potensi bisnis yang bisa dijalankan. Tapi sampai hari ini itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa hanya bicara potensi, perlu juga kajian-kajian, sehingga uang yang digunakan itu efektif," jelasnya.
Hingga saat ini, DPRD belum memberikan anggaran tambahan pada pembahasan APBD 2025.
"Kita belum berikan tambahan anggaran, kita akan panggil OPD terkait lainnya, kami minta hasil evaluasinya secara rinci," katanya.
Sebelumnya, Penjabat Walikota Jambi, Sri Purwaningsih, menjelaskan bahwa langkah-langkah strategis telah diambil untuk mengatasi masalah ini melalui serangkaian rapat pemegang saham yang diadakan pada tahun 2024.
Sri Purwaningsih mengungkapkan bahwa dalam rapat umum pemegang saham dan rapat umum luar biasa pemegang saham yang dilakukan baru-baru ini, telah dibahas dan ditetapkan berbagai pembenahan yang harus dilakukan untuk memastikan BUMD PT Siginjai Sakti dapat berfungsi kembali dengan baik.
"Plt direkturnya dan pejabat yang berwenang sudah disepakati bersama, sekarang tahap pembenahan apa yang harus dilakukan supaya BUMD itu bisa jalankan fungsinya," kata Sri Purwaningsih. (*)