KUALATUNGKAL, JAMBIEKSPRES.CO -Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI di Jakarta untuk menyampaikan proposal pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung perawatan dan rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, didampingi oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas PUPR beserta jajaran mereka.
Acara ini dipimpin langsung oleh Ahmad Zainuddin selaku Perencana Koordinator Transportasi Darat dan Udara di lingkungan Bappenas RI.
BACA JUGA:Pemprov Minta Penambahan Dermaga di Pelabuhan Roro
BACA JUGA:Musim Libur Penumpang di Pelaburan Roro Meningkat Tajam
Anwar Sadat menyampaikan bahwa Pelabuhan Roro yang beroperasi sejak 2017 dan dibangun pada 2003 memiliki peran strategis dalam penyebrangan dan pengangkutan berbagai komoditas dari Provinsi Jambi dan sekitarnya.
Namun, ia mengakui banyak aspek yang perlu diperbaiki dan dievaluasi agar pelayanan pelabuhan dapat berjalan lebih optimal dan aman.
"Pelabuhan Roro ini memiliki peran yang sangat penting, tetapi kondisinya memerlukan evaluasi dan perbaikan. Kami berharap melalui proposal DAK ini, Bappenas dan instansi terkait dapat membantu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas Pelabuhan Roro Kuala Tungkal," ujarnya.
Bupati Anwar juga berharap dukungan dari Bappenas agar penganggaran DAK dapat direalisasikan untuk mendukung perawatan dan rehabilitasi Pelabuhan Roro serta berbagai fasilitas penunjangnya.
"Harapan kami dengan dukungan ini, Tanjung Jabung Barat dapat melanjutkan program perawatan dan pembangunan untuk mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi di daerah ini," tutupnya.
Dengan dukungan dari DAK dan koordinasi yang baik dengan Bappenas, pemerintah daerah optimis Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal dapat direvitalisasi demi kenyamanan dan kelancaran aktivitas penyebrangan masyarakat serta distribusi komoditas penting. (*)