JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengungkapkan bahwa untuk memperluas manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah perlu melibatkan nelayan, peternak, dan petani lokal dalam menyuplai bahan pangan.
"Meningkatkan ekonomi sekitar, sehingga yang namanya peternak, nelayan, dan petani itu bukan cuma sekadar menghasilkan hasil yang mereka tangkap atau mereka tumbuhkan, kemudian diekspor buat orang asing, tetapi juga dimakan oleh anak-anak," kata Pemengaruh Kesehatan PB IDI, Tan Shot Yen, dalam webinar yang digelar di Jakarta.
Tan menambahkan bahwa pelibatan petani lokal ini memastikan manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak dan ibu hamil, yang menjadi target utama program tersebut, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal.
BACA JUGA:Jambi Belum Terapkan Program MBG dan Gubernur Tunggu Petunjuk Pusat
BACA JUGA:Pemprov Sulteng: Program MBG Dorong Masyarakat Konsumsi Ikan
Selain itu, Tan juga menyoroti bahwa dengan kebutuhan biaya yang mencapai triliunan rupiah, pemerintah mungkin akan bekerja sama dengan sektor industri.
Ia menilai beberapa perusahaan ingin berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), namun kerap kali program seperti ini justru digunakan untuk iklan produk mereka.
Tan mengusulkan agar pemerintah berkolaborasi dengan industri dalam Program Makan Bergizi Gratis, namun mengingatkan agar program tersebut tidak digunakan sebagai platform untuk mengiklankan produk makanan industri.
"Kemarin saya memberikan usul bahwa kita terbuka kolaboratif dengan industri, tetapi dalam bentuk bukan makanan. Jadi, misalnya, industri-industri ini kan orang-orang yang punya uang, punya modal. Alangkah baiknya kalau tray makanannya, kemudian untuk mengantar makanan, itu juga disuplai oleh mereka," ujar Tan.
Terkait pengeluaran untuk MBG, Tan menekankan perlunya fokus pada daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), karena mereka yang paling membutuhkan program ini, seperti yang dijanjikan pemerintah.
Namun, ia menyoroti bahwa dalam praktiknya, yang didahulukan adalah daerah perkotaan, dengan alasan bahwa jika dimulai dari daerah 3T, program ini tidak akan berjalan lancar.
"Salah sasaran. Karena apa? Ini pengeluaran duit masalahnya," kata Tan. (*)