Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa koperasi dapat berperan dalam mendampingi petani dan nelayan dalam standarisasi dapur serta pengelolaan distribusi logistik.
Dengan sekitar 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam program ini, diharapkan kerjasama yang baik akan terjalin antara berbagai pihak, termasuk petani dan pelaku UMKM.
Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan akses bagi petani, nelayan, dan peternak yang belum menjadi anggota koperasi untuk bisa bergabung dan memasok bahan baku kepada SPPG.
Kolaborasi yang baik antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat setempat akan memastikan keberhasilan program MBG dalam menggerakkan perekonomian lokal.
Pengawasan Tender Program MBG
Dengan anggaran yang besar, pengawasan terhadap tender dan pelaksanaan program MBG menjadi sangat penting.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berkomitmen untuk mengawasi proses tender guna menjaga persaingan usaha yang sehat. Pengawasan ini mencakup aspek logistik, pendistribusian, dan keterlibatan UMKM.
KPPU akan memastikan bahwa proses lelang dan tender berjalan transparan dan harga yang ditawarkan oleh vendor adil, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi penyediaan makanan bergizi.
Melalui pengawasan yang ketat, diharapkan perekonomian lokal dapat berkembang merata, memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terlibat, dan mencegah monopoli.
Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi generasi penerus bangsa, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal.
Dengan adanya peluang kerja baru dan peningkatan kesejahteraan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam program ini, MBG diharapkan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi kemajuan Indonesia, tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga perekonomian. (*)