JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengingatkan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan disiplin yang sejalan dengan nilai-nilai pendidikan.
Menurutnya, penegakan disiplin, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun administrasi, harus dilakukan dengan cara yang tidak merendahkan martabat siswa.
"Ke depan, kami berharap agar semua sekolah, baik negeri maupun swasta, tidak menggunakan metode disiplin yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya mengutamakan kehormatan dan martabat siswa," ujar Mu'ti usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.
Mu'ti menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses yang memuliakan, baik bagi murid, guru, maupun ilmu itu sendiri.
BACA JUGA:Kemendikdasmen Sambut Positif Putusan MK tentang Pendidikan Agama di Sekolah
BACA JUGA:Formas Resmikan Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah untuk Dukung Pendidikan Anak di Indonesia
Menurutnya, nilai-nilai pendidikan mengharuskan tindakan yang menghormati dan mengangkat martabat semua pihak yang terlibat.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas viralnya video seorang siswa yang dihukum duduk di lantai selama dua hari karena menunggak pembayaran SPP di Medan, Sumatera Utara.
Dalam video yang tersebar, terlihat seorang murid kelas 4 SD swasta di Medan berinisial M, yang dihukum oleh gurunya karena belum melunasi SPP sejak Oktober hingga Desember 2024.
Mu'ti menyayangkan tindakan tersebut karena menurutnya hal itu tidak mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan yang harus menghargai martabat siswa.
"Pendidikan harus menjadi proses yang memuliakan, bukan malah merendahkan. Tidak seharusnya tindakan seperti itu diterapkan," ungkapnya.
Berdasarkan informasi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara, permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh pihak-pihak terkait.
"Masalah ini sudah diselesaikan dan ada kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak," tambah Mu'ti.
Mu'ti juga mengungkapkan bahwa masalah ini muncul karena adanya miskomunikasi antara pihak guru dan kebijakan yayasan sekolah.
"Siswa tersebut tidak memiliki masalah dengan gurunya, bahkan guru tersebut adalah guru yang sangat dihormati oleh anak itu," jelasnya.