“Kalau ada daerah yang bersengketa, kemudian terdapat pemungutan suara ulang, tentunya ini akan menjadi alasan lagi untuk kembali menunda pelantikan. Jangan sampai terjadi hal tersebut,” katanya.
Lebih lanjut Rahmat mengingatkan dampak penundaan tidak hanya merugikan kepala daerah terpilih, tetapi juga masyarakat. (gwb)
Tags : #tito karnavian
#sumatera barat
#sengketa
#rahmat saleh
#pkb
#pk
#pilkada serentak
#pemilu
#pelantikan
#mendagri
#mahkamah konstitusi
#kepala daerah
#dpr
Kategori :
Terkait
Rabu 15 Jan 2025 - 21:42 WIB
185 Pemerintah Daerah Bebaskan BPHTB dan PBG untuk Masyarakat Miskin
Rabu 15 Jan 2025 - 20:53 WIB
Minta Lantik Kada Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
Selasa 14 Jan 2025 - 21:12 WIB
Bawaslu Netral Hadapi Sidang Sengketa Pilkada 2024
Minggu 12 Jan 2025 - 20:47 WIB
Imbau Seluruh Kada Terpilih dari Gerindra Tak Korupsi
Jumat 03 Jan 2025 - 18:07 WIB
Mahkamah Konstitusi Mulai Registrasi 309 Sengketa Hasil Pilkada 2024
Terpopuler
Rabu 15 Jan 2025 - 20:34 WIB
Anggaran PUPR Sarolangun Turun Rp 40 Miliar di Tahun 2025
Rabu 15 Jan 2025 - 22:24 WIB
Polisi Berhasil Indentitas Mayat yang Ditemukan Warga
Rabu 15 Jan 2025 - 17:05 WIB
Tebo Melaju ke Final Gubernur Cup 2025, Usai Tekuk Muaro Jambi 3-1
Rabu 15 Jan 2025 - 20:59 WIB
5 Komponen Mobil yang Harus Dirawat Secara Rutin
Rabu 15 Jan 2025 - 20:53 WIB
Minta Lantik Kada Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
Terkini
Rabu 15 Jan 2025 - 22:44 WIB
Kembali Berulah, Polisi Amankan Lima Orang Kelompok Bermotor
Rabu 15 Jan 2025 - 22:24 WIB
Polisi Berhasil Indentitas Mayat yang Ditemukan Warga
Rabu 15 Jan 2025 - 22:23 WIB
KPK Periksa Eks Komisioner KPU
Rabu 15 Jan 2025 - 22:22 WIB
Walikota Ahmadi Zubir Mangkir Lagi
Rabu 15 Jan 2025 - 22:21 WIB