“OIKN mendorong untuk menyiapkan (TPS) apabila orang-orang berasal dari luar Kalimantan akan menggunakan hak pilihnya,” kata Jaka saat ditemui ANTARA, Senin (12/2).
Menurut Jaka, Pemilu 2024 merupakan momentum penting di tengah pembangunan proyek IKN. Maka jangan sampai proyek IKN mengganggu pelaksanaan pemilu dan begitu juga sebaliknya.
Para pekerja IKN yang berasal dari luar domisili, perlu diajak untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Oleh karena itu, satgas sudah memberikan berbagai sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di kawasan IKN untuk segera mengakomodasi para pekerjanya agar menggunakan hak suaranya. Dalam hal ini komitmen perusahaan juga berperan penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sejak dilakukannya sosialisasi tahun lalu, sudah banyak perusahaan di wilayah IKN yang mengakomodasi pekerjanya agar terdaftar sebagai DPTb. Hal itu ditujukan dengan melonjaknya jumlah DPTb yang saat ini sebanyak 3.266 pekerja IKN.
Hingga saat ini tidak ada hambatan dalam proses penyiapan pekerja untuk melakukan pencoblosan 14 Februari. Ia menilai perusahaan-perusahaan di kawasan IKN telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik.
Peningkatan Pengawasan
Menimbang bahwa hal ini menjadi momentum pemilihan pertama, Ketua Bawaslu Kabupaten PPU Mohammad Khazin mengatakan persiapan pemilu di tengah pembangunan IKN tak luput dari beberapa tantangan dan kekhawatiran. Bawaslu Kabupaten PPU mengamini bahwa dengan adanya IKN, maka perlu ditingkatkan pula kewaspadaan akan potensi kecurangan di TPS
Dua TPS lokasi khusus IKN menjadi salah contoh tempat yang memerlukan pengawasan lebih. Pasalnya, banyak pekerja IKN yang berasal dari luar Kalimantan yang berpotensi penggunaan hak pilih yang tidak sesuai.
"Yang akan menggunakan hak pilihnya di IKN itu kan rata-rata adalah orang baru, tidak semuanya kenal. Bahkan pengawas TPS pun yang kami tempatkan di situ, tidak mengenali siapa saja pekerja yang di situ (IKN). Kemudian (pekerja IKN) menggunakan hak pilihnya, jadi itu kemudian agak sulit melakukan mitigasi orang-orang yang benar-benar mempunyai hak pilih," jelasnya.
Oleh karena itu, sejak 2023, KPU gencar mengadakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di kawasan IKN untuk mendorong para pekerjanya mengikuti Pemilu 2024 sesuai dengan asas yang berlaku, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
Walakin, pengawasan ekstra dari berbagai pihak, termasuk masyarakat diperlukan demi berlangsungnya Pemilu 2024 yang adil.
Mendekati hari H, semua persiapan Pemilu 2024 terlihat sudah matang dengan segala dinamika dan kesibukan yang mengiringi persiapan ini. Setiap detail dalam persiapan ini memancarkan semangat dan tekad untuk menjadikan pemilu kali ini sebagai tonggak bersejarah bagi perjalanan IKN.
Hingga detik ini, institusi-institusi penting seperti KPU Kabupaten PPU, Bawaslu Kabupaten PPU, OIKN dan Pemkab PPU, serta masyarakat yang berpartisipasi sebagai panitia terus bekerja keras guna memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.Di tengah progres pembangunan IKN, mereka dituntut melakukan pengawasan ketat terhadap setiap tahapan, dari proses pendaftaran hingga hari pemungutan suara, untuk menjamin integritas dan keabsahan proses demokrasi. (ant)