JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy mengklarifikasi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Sandiaga Uno terkait dengan sinyal PPP yang bakal gabung ke pemerintahan mendatang. Romy menegaskan bahwa itu bukan aspirasi partai, melainkan pendapat pribadi.
"Bukan selalu berarti sinyal PPP mau bergabung pemerintahan baru. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah diantara aspirasi pribadi yang berkembang," kata Romy.
Menurut Romy, PPP secara resmi belum mengeluarkan keputusan lain di internal. Ia menekankan, PPP sampai saat ini masih mempertahankan sikap untuk ikut menggulirkan hak angket terkait dugaan keterlibatan presiden atau cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024.
"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," tegas Romy.
BACA JUGA:Partisipasi Pemilih di Muaro Jambi Turun, Tanjabbar Naik
BACA JUGA:Ingatkan JK Tak Bawa Golkar Bertemu Megawati
Romy menekankan, PPP menilai hak angket diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Pihak lain diminta tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya wacana ini.
Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud itu juga mengatakan, PPP mendapat dorongan untuk menjadi oposisi. Lagipula, kata Romy, PPP memang memiliki pengalaman di luar pemerintah.
"Mengingat PPP sudah pernah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh 51 tahun usia PPP. Karenanya PPP saat ini konsentrasi pada pengawalan perhitungan suara mulai dari pleno-pleno penghitungan suara berjenjang yang beberapa masih berlangsung di tingkat kecamatan sampai tuntas di tingkat nasional 20 Maret 2024,” cetusnya.
Sebelumnya, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno mengaku merasa terhormat apabila dirinya diajak bergabung ke kabinet Prabowo Subianto-Gubran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029.
"Dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," ujar Sandiaga.
Meski demikian, Sandiaga menyebut perlu ada Rapimnas PPP untuk memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di kabinet Prabowo ke depan. Sebab, PPP merupakan salah satu partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.
"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya. Tapi pada intinya kita berharap, dan saya baru kembali juga dari Australia, dari India, semua memberikan apresiasi. Kita bisa menyelenggarakan Pemilu yang salah satu pemilu terbesar di dunia, kalau tidak salah ketiga terbesar demokrasi dunia dapat berlangsung lancar dan damai," papar Sandiaga.
Lebih lanjut, Sandiaga menyebut, PPP juga saat ini merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan. Ada dua menteri, ada satu wamen, ada stafsus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut," pungkasnya. (gwb)